Mataram (globalfmlombok.com)-
Pertumbuhan ekonomi NTB mencatatkan kinerja positif pada triwulan II-2026 dengan tumbuh sebesar 7,41 persen secara tahunan (year on year). Capaian yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,45 persen tersebut utamanya disokong oleh moncer kinerja ekspor hasil pengolahan smelter serta terjaganya konsumsi rumah tangga.
Meski demikian, penguatan stabilitas sistem keuangan dan ketahanan sektor riil di daerah terus dipacu. Sinergi lima lembaga yang tergabung dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB—meliputi Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—berkomitmen memperkuat stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian dinamika global dan tantangan rantai pasok.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, dalam Media Briefing Forum KSSK NTB Triwulan III-2026 di Mataram, Selasa (15/9/2026), menyoroti pentingnya pengawalan terhadap stabilitas harga. Pada Agustus 2026, NTB mengalami inflasi sebesar 0,57 persen (month to month) atau 4,03 persen (year on year).
Menjelang periode Maulid, BI NTB bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperketat langkah intervensi pasar. Strategi yang ditempuh mencakup pergelaran Gerakan Pangan Murah, pemantauan pasokan, gerakan tanam cabai, hingga penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk kelompok tani komoditas pangan strategis.
Digitalisasi dan Sektor Riil
Di sisi transaksi keuangan, akseptasi pembayaran digital masyarakat NTB tumbuh pesat. Penggunaan QRIS lintas negara (Cross Border) mencatatkan lonjakan volume transaksi sebesar 66,3 persen dan kenaikan jumlah transaksi hingga 138,5 persen. Penguatan digitalisasi sistem pembayaran ini juga didorong melalui perluasan Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta penetapan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS sebesar 0 persen yang berlaku efektif 1 Oktober 2026.
Dari pengelolaan uang rupiah, BI NTB mencatat net inflow uang kartal sebesar Rp0,7 triliun per Agustus 2026. Guna menjaga kualitas dan keamanan uang beredar, sebanyak 1.300 lembar uang palsu hasil penindakan telah dimusnahkan bersama Kejaksaan Negeri Mataram dari total 1.774 lembar yang ditemukan hingga Juli 2026.
Guna mendorong inklusivitas ekonomi lokal, BI NTB turut menyinergikan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) dengan program Pemprov NTB, Desa Berdaya. Intervensi sarana-prasarana menyasar desa tematik, seperti dukungan alsintan untuk kelompok tani bawang putih di Desa Sembalun Bumbung, penguatan destinasi Desa Wisata Tetebatu di Lombok Timur, serta pengembangan komoditas unggulan bawang merah, cabai rawit, dan kopi di berbagai kabupaten.
Kinerja Lembaga Keuangan Terjaga
Sejalan dengan ketahanan sektor riil, kondisi industri jasa keuangan dan fiskal daerah dilaporkan tetap solid:
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Penyaluran kredit perbankan di NTB hingga periode laporan mencapai Rp80,25 triliun atau tumbuh 4,65 persen (yoy), didukung pembiayaan berkelanjutan ke sektor UMKM.
- Ditjen Perbendaharaan (DJPb): Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp4,82 triliun yang terserap oleh 108.995 debitur.
- Ditjen Pajak (DJP): Realisasi penerimaan pajak NTB hingga Juli 2026 terkumpul Rp1.665,78 miliar (tumbuh 17,85 persen), yang didominasi oleh pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS): Hingga 31 Agustus 2026, kondisi perbankan di NTB dipastikan stabil tanpa ada bank yang masuk skema likuidasi.
Forum KSSK NTB menegaskan sinergi lintas instansi akan terus ditingkatkan untuk memastikan momentum pertumbuhan ekonomi NTB tetap inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap gejolak eksternal.(ris/r)
