Mataram (globalfmlombok.com) – Munculnya kasus keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Timur langsung ditindak cepat Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi NTB. Satgas NTB tidak ingin ada lagi kasus keracunan pada penerima MBG, baik dari kalangan siswa atau ibu hamil, ibu menyusui dan bayi.
Demikian penegasan Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., pada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (3/9).
Dalam waktu dekat ini, ujar Asisten I Setda NTB ini, pihaknya bersama Dinas Kesehatan, UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) akan turun memantau penyiapan menu MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tim yang turun nanti akan melakukan uji cepat terkait dengan kelayakan bahan baku yang digunakan untuk SPPG, baik itu jenis sayur mayur yang digunakan. Termasuk, bahan baku yang berasal pabrikan, khususnya berkaitan dengan masa kedaluwarsa.
‘’Kemudian yang terpenting saat memasak, jangan sampai terkontaminasi dengan bakteri. Dapur tetap dipastikan tetap bersih, higienis. Kemudian Sertifikat Laik, Higiene dan Sanitasi (SLHS) SPPG benar-benar dilakukan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan juga BBPOM,’’ terangnya.
Pihaknya juga ingin mengecek secara langsung mengenai kandungan bahan pangan asal tumbuhan, apakah mengandung bahan yang berbahaya untuk Kesehatan atau tidak.
‘’Tim ini nanti akan melakukan pengetesan terhadap kandungan pestisida. Dan yang paling penting tidak terkontaminasi dengan bakteri yang memicu keracunan,’’ ujarnya mengingatkan.
Pada bagian lain, tambah mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB ini, jika ada sekolah yang menolak program MBG adalah hak dari sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini, sudah ada surat edaran dari Badan Gizi Nasional (BGN), terutama sekolah-sekolah kategori elite tidak dipermasalahkan menolak program MBG di sekolahnya. Meski demikian, kepala sekolah yang bersangkutan tetap harus berkomunikasi dengan siswa, sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
‘’Kita tidak mempermasalahkan. Silakan saja. Namun, tentu saja yang menjadi fokus ke depan dalam penyaluran MBG adalah daerah 3 T (Tertinggal, Terpencil dan Terluar). Termasuk layanan pada 3 B (ibu hamil, ibu menyusui dan balita). Itu yang menjadi fokus kita, terutama di kantong-kantong wilayah kemiskinan,’’ tegasnya. (ham)
