Mataram (globalfmlombok.com) —
Pemerintah Provinsi NTB resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk mengakselerasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi daerah. Kolaborasi ini difokuskan pada pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, hingga penataan sektor pariwisata di NTB.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Sekda NTB Abul Chair bersama Wakil Rektor IV UMM Muhamad Salis Yuniardi di Mataram, Rabu (26/8/2026).
Gubernur menyampaikan bahwa kepakaran para akademisi dibutuhkan untuk merumuskan solusi atas persoalan sosial secara terukur. Menurutnya, pendekatan penanganan kemiskinan di kawasan Nusa Tenggara memerlukan arah investasi yang tepat serta alokasi program yang presisi di tingkat desa.
“Kami berharap kerja sama ini berkesinambungan karena universitas memiliki kapasitas akademik untuk merumuskan solusi yang aplikatif,” ujar Miq Iqbal.
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB mendorong UMM menjadikan sejumlah kawasan—salah satunya pembenahan Desa Adat Sade—sebagai basis pendampingan sosial. Pendekatan ini diarahkan untuk mengembalikan karakter kawasan adat sekaligus membangun kemandirian ekonomi warga setempat.
Wakil Rektor IV UMM Muhamad Salis Yuniardi menjelaskan, pihaknya menyiapkan sejumlah program adaptif berdasarkan rekam jejak pendampingan di berbagai daerah. Rencana kerja strategis tersebut mencakup beberapa sektor utama:
- Pemberdayaan Desa: Pendampingan desa berdaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal secara langsung.
- Ketahanan Pangan: Penerapan pola pertanian padi organik—seperti yang diterapkan di Bondowoso dan Tabanan—serta integrasi pemenuhan gizi untuk intervensi stunting.
- Perikanan dan Kelautan: Pemanfaatan Center of Excellence (CoE) Udang milik UMM untuk peningkatan kapasitas SDM tambak lokal.
- Pariwisata: Pemetaan dan pengembangan potensi wisata berbasis komunitas (community-based tourism).
Sebagai tahap awal, UMM akan menurunkan tim teknis untuk melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi lapangan di sejumlah wilayah prioritas. Hasil analisis tersebut bakal menjadi pijakan penyusunan program kerja yang disesuaikan dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat NTB.(ris/r)
