Mataram (globalfmlombok.com) —
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bergerak cepat merespons ancaman nyata kenaikan muka air laut dan perubahan iklim di wilayah kepulauan. Guna melindungi kawasan pesisir serta destinasi wisata unggulan, Pemprov NTB memperkuat penyusunan kebijakan publik berbasis data dan bukti ilmiah (evidence-based policy).
Langkah strategis ini ditegaskan dalam acara Dialog Kebijakan dan Lokakarya Penulisan Policy Brief yang berlangsung di Mataram, Selasa (28/7/2026). Forum ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, Pemprov NTB, akademisi, analis kebijakan, serta mitra pembangunan seperti Program SKALA.
Laju Kenaikan Muka Air Laut di Lombok Capai 6,5 Mm per Tahun
Sebagai wilayah kepulauan yang berada di pusat The Heart of Coral Triangle, NTB menjadi salah satu daerah paling rentan terhadap krisis iklim. Fenomena ini tidak hanya memicu abrasi dan banjir rob, tetapi juga mengancam intrusi air laut hingga pemukiman warga pesisir.
Berdasarkan data BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), laju kenaikan muka air laut di NTB terus menunjukkan tren mengkhawatirkan:
-
Lombok Utara: Kenaikan mencapai 3,5 mm per tahun.
-
Lombok Selatan: Kenaikan mencapai 6,5 mm per tahun. (Sebagai perbandingan, rata-rata laju nasional berada di angka 8–12 mm per tahun).
Sekretaris BSKDN Kemendagri, Dr. Noudy R.P. Tandean, menekankan pentingnya perlindungan terhadap kawasan strategis dan pusat pariwisata NTB.
“Kita harus menjaga kawasan-kawasan strategis yang menjadi kebanggaan NTB, seperti Senggigi, Gili Trawangan, Gili Meno, dan berbagai destinasi pesisir lainnya agar tetap tangguh menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Noudy.
Sekda NTB: Kebijakan Publik Tak Boleh Lagi Berdasar Asumsi
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Abul Chair, menegaskan bahwa pola perumusan kebijakan era baru tidak bisa lagi mengandalkan kebiasaan atau asumsi semata. Setiap analisis harus bertumpu pada root cause analysis agar solusi yang dihasilkan tepat sasaran.
“Pimpinan tidak selalu memiliki waktu membaca laporan yang sangat tebal. Karena itu, policy brief menjadi sangat penting untuk menjelaskan persoalan secara ringkas, mengapa persoalan itu penting, serta alternatif kebijakan yang dapat ditempuh,” kata Abul Chair saat membuka lokakarya.
Melalui policy brief yang ringkas namun berbasis data valid, Pemprov NTB berharap bisa mengambil keputusan yang cepat dan adaptif terhadap isu penanganan stunting, kemiskinan, hingga mitigasi bencana iklim.
Kolaborasi Program SKALA: Hasilkan 15 Policy Brief Strategis
Dalam kesempatan yang sama, Provincial Lead Program SKALA NTB, Anja Kusuma, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan Pemprov NTB telah membuahkan hasil nyata. Sebanyak 15 policy brief hasil kajian alumni pelatihan tahun 2024 telah direviu oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan siap diserahkan kepada Pemprov NTB.
Pada lokakarya kali ini, para analis kebijakan difokuskan untuk mendalami dua isu utama:
-
Dampak Kenaikan Muka Air Laut (Sea Level Rise)
-
Analisis Belanja dan Pendapatan Daerah (Public Expenditure and Revenue Analysis / PERA)
Guna mendukung efisiensi ini, Kemendagri melalui BSKDN juga tengah mengembangkan platform Policy Hub—sebuah wadah integrasi data dan rekomendasi kebijakan lintas daerah dan pusat. Integrasi ini diharapkan memastikan bahwa setiap policy brief tidak sekadar menjadi dokumen di atas kertas, melainkan menjadi dasar aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir NTB.(ris/r)
