Mataram (globalfmlombok.com)–
Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda) KNPI NTB 2026 pada 17–18 Juli 2026 di Mataram. Forum ini menjadi agenda strategis untuk mematangkan persiapan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI NTB sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi kepemudaan di NTB menjelang suksesi kepemimpinan.
Ketua DPD KNPI NTB, Baihaqi, mengatakan Rapimpurda merupakan forum organisasi tertinggi kedua setelah Musda dan memiliki peran penting dalam memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Musda berjalan sesuai mekanisme organisasi.
“Ini adalah forum organisasi tertinggi kedua setelah Musyawarah Daerah (Musda) dan menjadi momentum penting mematangkan seluruh persiapan pelaksanaan Musda KNPI NTB Tahun 2026,” kata Baihaqi, Kamis (16/7/2026).
Rapimpurda KNPI NTB Jadi Ajang Konsolidasi Organisasi Kepemudaan
Selain membahas agenda teknis organisasi, Rapimpurda juga menjadi wadah konsolidasi seluruh unsur KNPI, mulai dari DPD KNPI kabupaten/kota hingga organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) se-NTB.
Melalui forum tersebut, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memiliki kesamaan pandangan terhadap mekanisme pelaksanaan Musda, sehingga proses regenerasi kepemimpinan di tubuh KNPI dapat berlangsung secara demokratis, transparan, dan sesuai aturan organisasi.
“Rapimpurda menjadi bagian dari konsolidasi organisasi menjelang Musda. Kami ingin seluruh proses berjalan tertib, demokratis, dan sesuai dengan aturan organisasi sehingga Musda nantinya dapat berlangsung dengan baik,” ujar Baihaqi.
Jadwal dan Lokasi Musda KNPI NTB Jadi Agenda Utama
Sementara itu, Sekretaris DPD KNPI NTB, Edy Kurniawan, menjelaskan Rapimpurda akan membahas sejumlah keputusan strategis yang menjadi dasar pelaksanaan Musda.
Menurutnya, salah satu agenda utama adalah menetapkan waktu pelaksanaan Musda yang akan disepakati bersama seluruh peserta forum.
“Di sinilah kita membahas berbagai substansi yang menjadi dasar pelaksanaan Musda,” ujarnya.
Selain penentuan jadwal, Rapimpurda juga akan membahas lokasi penyelenggaraan Musda. Penetapan tempat dinilai penting karena berkaitan dengan kesiapan teknis maupun administrasi pelaksanaan forum tertinggi KNPI di tingkat provinsi.
Validasi OKP Jadi Syarat Menuju Musda KNPI NTB
Agenda penting lainnya adalah validasi kepesertaan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang berhak mengikuti Musda. Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh organisasi peserta telah memenuhi ketentuan organisasi.
Edy menjelaskan validasi dilakukan dengan mengacu pada daftar peserta Musda sebelumnya. Organisasi yang telah mengikuti Musda akan diverifikasi kembali sebagai bagian dari pembaruan data.
“Yang kita lakukan adalah memvalidasi kembali kepesertaan OKP yang sebelumnya sudah mengikuti Musda,” jelasnya.
Sementara itu, organisasi yang belum memenuhi syarat sebagai peserta penuh tetap diberikan kesempatan mengikuti Rapimpurda sebagai peserta peninjau. Meski tidak memiliki hak suara, mereka tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian pembahasan sebagai bagian dari pembinaan organisasi kepemudaan.
“Kalau ada organisasi yang belum memenuhi syarat menjadi peserta penuh, minimal dapat terdaftar sebagai peserta peninjau. Mereka bisa mengikuti jalannya forum, hanya saja tidak memiliki hak pilih,” katanya.
DPD KNPI Kabupaten/Kota Sampaikan Progress Report
Dalam Rapimpurda, seluruh DPD KNPI kabupaten/kota juga dijadwalkan menyampaikan progress report terkait kesiapan menghadapi Musda tingkat provinsi. Laporan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan organisasi di masing-masing daerah.
Edy menegaskan, laporan yang disampaikan bukan merupakan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus karena agenda tersebut baru akan dibahas secara resmi dalam Musda.
“Laporan pertanggungjawaban nanti dibahas di Musda. Di Rapimpurda ini hanya penyampaian progres sebagai bagian dari persiapan menuju Musda,” tegasnya.
Rapimpurda Diharapkan Perkuat Soliditas KNPI NTB
DPD KNPI NTB berharap Rapimpurda 2026 mampu menjadi forum yang memperkuat komunikasi, menyatukan komitmen seluruh DPD KNPI kabupaten/kota dan OKP, serta menghasilkan keputusan strategis sebagai landasan pelaksanaan Musda.
Dengan konsolidasi yang matang, KNPI NTB menargetkan proses regenerasi kepemimpinan dapat berlangsung secara tertib, demokratis, dan semakin memperkuat peran organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat.(ris/r)
