Mataram (globalfmlombok.com) —
Pemerintah pusat resmi menetapkan Provinsi NTB, NTT, dan Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Penetapan itu ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028 kepada para gubernur daerah penyelenggara di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Menyikapi keputusan tersebut, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menyampaikan rasa syukur atas konsistensi pemerintah pusat yang tetap menunjuk NTB, NTT dan DKI sebagai tuan rumah bersama penyelenggaraan PON 2028.
“Kita bersyukur dan berterima kasih karena pemerintah pusat tetap konsisten. Dari awal NTB dan NTT ditetapkan sebagai tuan rumah, kemudian ditambah DKI Jakarta untuk cabang olahraga tertentu yang memiliki keterbatasan venue di NTB dan NTT. Ini sesuatu yang luar biasa,” ujar Isvie, Rabu (24/6/2026).
Menurut dia, sejumlah hal perlu segera dipersiapkan, terutama terkait dukungan anggaran dan pembinaan atlet yang akan berlaga pada ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut. NTB, kata Isvie, menargetkan pencapaian prestasi yang lebih baik pada PON mendatang.
Ia berharap pemerintah daerah dapat menyiapkan atlet secara maksimal sekaligus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung persiapan penyelenggaraan maupun pembinaan olahraga.
“Pada APBD Perubahan kemungkinan juga akan kita anggarkan. Yang terpenting adalah kesiapan atlet dan dukungan anggaran sesuai kebutuhan,” katanya.
Isvie mengakui penyelenggaraan event olahraga nasional berskala besar membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, pembiayaan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga memerlukan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski demikian, ia memastikan alokasi anggaran untuk PON tidak akan mengganggu program pembangunan dan belanja daerah lainnya.
“Insya Allah tidak akan mengganggu belanja lainnya. Namun, tentu kita berharap ada porsi pembiayaan yang cukup dari pemerintah pusat,” ujarnya.
DPRD NTB bersama pemerintah daerah juga berencana mulai membahas anggaran persiapan PON dalam pembahasan APBD murni Tahun 2027.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir, menegaskan bahwa penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 harus dilaksanakan secara efisien, transparan, dan akuntabel sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Erick, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik agar berbagai persoalan yang pernah muncul pada penyelenggaraan PON sebelumnya tidak terulang.
“Saya berharap penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028 dapat berjalan dengan baik. Seluruh aspek administrasi harus dilakukan secara transparan sehingga berbagai persoalan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya tidak terulang kembali,” katanya.
Selain itu, Erick menekankan pentingnya mempertandingkan cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari program pembinaan prestasi nasional. PON, menurut dia, harus menjadi sarana untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olympic Games.
Di sisi lain, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan kesiapan daerahnya untuk menjadi tuan rumah PON XXII Tahun 2028. Menurut dia, pembagian cabang olahraga antara NTB dan NTT akan disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas olahraga yang telah dimiliki masing-masing daerah.
Dengan skema tersebut, penyelenggaraan PON diharapkan tidak membutuhkan pembangunan venue baru dalam skala besar sehingga dapat menekan biaya dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan. Pemerintah daerah kini mulai memfokuskan perhatian pada optimalisasi fasilitas yang ada, peningkatan kualitas atlet, serta kesiapan teknis menuju pesta olahraga nasional empat tahunan tersebut.(ris)
