Mataram (globalfmlombok.com) – Anggota Komite IV DPD RI, Evi Apita Maya menyayangkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax yang mencapai Rp16.250. Kenaikan ini dinilai memberikan efek domino, khususnya kepada pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurutnya, meski Pertamax tidak pernah disubsidi pemerintah, banyak dari kalangan menengah menjadi pengguna BBM ini. Karena itu, kenaikan harga hingga Rp4 ribu dinilai sangat membebani masyarakat. Fenomena kenaikan ini juga bisa berdampak pada perekonomian di daerah, bahkan meningkatkan inflasi NTB yang sudah melebihi rata-rata nasional.
“Dampak kenaikan ini pasti akan kena seluruhnya. Biarpun katanya Pertamax itu penggunanya adalah orang-orang kalangan atas. Apapun itu yang namanya kenaikan BBM Pasti berdampak pada semua sektor,” ujarnya di Mataram, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurutnya, selama ini pemerintah pusat selalu mengatakan pasokan energi dalam negeri masih aman. Namun, tiba-tiba tanpa pemberitahuan Pertamina menaikkan harga Pertamax yang banyak digunakan masyarakat.
“Tiba-tiba kita saat sedang tidur naik. Jadi ini juga merupakan evaluasi kita yang nanti mungkin kita sampaikan. Tentunya ini akan berpengaruh juga ke produk-produk UKM kita nanti ya,” lanjut senator Daerah Pemilihan NTB ini.
Selain itu, ia juga menyoroti potensi meningkatnya inflasi daerah sebagai dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah dinilai perlu menjaga agar kenaikan harga tidak memicu lonjakan biaya hidup masyarakat.
Meski menyayangkan kenaikan harga Pertamax, tambahnya, kenaikan harga BBM ini sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik. Meski begitu, proses transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik masih membutuhkan waktu. Infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya dinilai belum tersedia secara merata, sementara sebagian besar pembangkit listrik juga masih bergantung pada energi berbasis fosil.
“Peralihan ke kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara instan. Infrastruktur dan kesiapan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar proses transisi berjalan efektif,” ungkapnya.
Di samping itu, ia juga menanggapi program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, tujuan utama program tersebut adalah menampung hasil pertanian dan produk UMKM di tingkat desa sehingga rantai distribusi menjadi lebih pendek dan biaya logistik dapat ditekan.
Meski demikian, ia menilai dampak langsung kenaikan harga BBM terhadap operasional Koperasi Desa Merah Putih masih belum dapat diukur secara pasti karena program tersebut belum berjalan sepenuhnya di seluruh wilayah.
“Saat ini implementasinya masih bertahap, sehingga belum bisa dilihat secara jelas pengaruhnya. Namun jika dijalankan sesuai tujuan awal untuk membantu masyarakat dan memperkuat ekonomi desa, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar,” pungkasnya. (era)
