Mataram (globalfmlombok.com)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat layanan kebencanaan guna memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan yang optimal dari berbagai ancaman bencana. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbasis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pada sub urusan kebencanaan di seluruh kabupaten dan kota di NTB.
Komitmen itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, saat membuka Lokakarya Standar Pelayanan Minimal Berbasis NSPK Sub Urusan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Mataram, Rabu (3/6). Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi Program SIAP SIAGA, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Pemerintah Provinsi NTB.
Abul Chair mengatakan, NTB merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Berbagai potensi ancaman seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga tsunami menuntut pemerintah untuk menghadirkan layanan kebencanaan yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.
“SPM kebencanaan merupakan bentuk komitmen negara untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak perlindungan dari risiko bencana. Ini bukan sekadar soal administrasi atau laporan, tetapi bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari layanan yang diberikan pemerintah,” ujarnya.
Menurut dia, keberhasilan penerapan SPM kebencanaan tidak semata-mata diukur dari banyaknya dokumen yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana, berfungsinya sistem peringatan dini, serta kemampuan pemerintah merespons keadaan darurat secara cepat dan tepat.
“Apakah masyarakat memahami ancaman bencana di sekitarnya? Apakah sistem peringatan dini berfungsi? Apakah pemerintah mampu hadir dan memberikan perlindungan saat masyarakat membutuhkan? Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” kata Abul Chair.
Ia menilai lokakarya tersebut menjadi momentum bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan layanan kebencanaan sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
Selain itu, Sekda NTB menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Menurutnya, pembangunan daerah ke depan juga harus semakin memperhitungkan aspek risiko bencana sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, setiap program pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keselamatan dan ketahanan masyarakat.
“NTB memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi berbagai bencana. Pengalaman tersebut harus menjadi modal untuk terus memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, dan pelayanan kebencanaan yang lebih baik,” ujarnya.
Abul Chair menegaskan bahwa meski bencana tidak dapat dihindari, dampaknya dapat ditekan melalui perencanaan yang matang, kesiapsiagaan yang baik, serta pelayanan publik yang berkualitas.
“Bencana tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Karena itu, penguatan layanan kebencanaan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mewujudkan NTB yang semakin tangguh, aman, dan siap menghadapi berbagai risiko bencana,” katanya.
