Taliwang (globalfmlombok.com) – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa, menggelar aksi demonstrasi di Simpang Tiga Tugu KPKSB, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (2/6). Massa menuntut pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), segera membuka moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dan menetapkan Pulau Sumbawa sebagai provinsi baru.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA itu berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dalam perjalanannya, situasi sempat memanas ketika massa aksi dan petugas beberapa kali terlibat insiden saling dorong di lokasi demonstrasi.
Massa aksi menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat terkait percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan secara bergantian melalui orasi, massa mendesak pemerintah segera menetapkan Pulau Sumbawa sebagai daerah otonomi baru yang berdiri sebagai provinsi tersendiri.
Selain itu, massa juga meminta Kemendagri bersama Komisi II DPR RI turun langsung ke Pulau Sumbawa, untuk meninjau kesiapan daerah yang selama ini diperjuangkan menjadi provinsi baru. Mereka menilai pemerintah pusat perlu melihat secara langsung berbagai aspek yang menjadi dasar usulan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Dalam tuntutannya, massa juga meminta pemerintah pusat tidak menerapkan standar ganda dalam proses penetapan Provinsi Pulau Sumbawa. Mereka menegaskan penolakan terhadap segala bentuk tindakan diskriminatif terhadap perjuangan pembentukan daerah otonomi baru tersebut, yang dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Memasuki sekitar pukul 15.00 WITA, aksi meningkat dengan pemblokadean jalan nasional di kawasan Simpang Tiga Tugu KPKSB. Massa membakar sejumlah ban bekas di badan jalan sehingga arus lalu lintas dari dan menuju Pelabuhan Poto Tano sempat terganggu.
Tindakan blokade jalan tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas diamankannya salah seorang peserta aksi oleh aparat kepolisian. Massa menuntut agar rekan mereka segera dibebaskan sebelum aksi dilanjutkan.
Hingga berita ini ditulis, aparat kepolisian masih berjaga di lokasi untuk mengendalikan situasi dan melakukan negosiasi dengan massa aksi, guna membuka kembali akses jalan yang diblokir.
Sementara itu, di Kabupaten Dompu juga terjadi aksi demonstrasi menuntut terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa. Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (APPS) Kabupaten Dompu, menggelar aksi blokir jalan nasional pada ruas jalan lintas Bima – Dompu di perbatasan Desa O’o dan Desa Mangge Asi Kecamatan Dompu.
Aksi itu dilakukan untuk meminta Presiden RI H. Prabowo Subianto dan DPR RI, untuk segera mengesahkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Ilham Yahyu, S.Pd, SH., selaku Ketua APPS Kabupaten Dompu memimpin langsung aksi unjuk rasa. Ia bersama pengunjuk rasa lainnya melakukan orasi secara bergantian hingga ditemui Ketua DPRD Dompu Ir. Muttakun dan Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Dompu Ardiansyah, SE.,
Ketua DPRD Dompu Ir. Muttakun di hadapan massa aksi menegaskan komitmen dan dukungannya untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Dukungan ini harus terus disuarakan secara konstitusional, sehingga pemerintah bisa segera merealisasikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat pulau Sumbawa membentuk provinsi sendiri. “Sebagai ketua DPRD Dompu, kita juga mendukung aspirasi pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bisa segera direalisasikan pemerintah pusat,” ucapnya.
Ardiansyah, SE.,yang mewakili Bupati Dompu juga menyuarakan dukungan yang sama, namun perjuangan pembentukan provinsi Pulau Sumbawa tidak lantas membuat massa aksi menyuarakan secara anarkis dan menimbulkan instabilitas di daerah. “Mari kita perjuangkan secara konstitusional. Kita harus tetap jaga keamanan dan ketertiban, sehingga pembangunan di daerah terus berjalan sesuai rencana,” katanya.
Ilham Yahyu selaku Ketua APPS Kabupaten Dompu menegaskan, Provinsi Pulau Sumbawa menjadi keharusan untuk segera diwujudkan pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan dan kemandirian di Sumbawa. Pulau Sumbawa memiliki banyak potensi alam dan sumber daya manusia yang memadai untuk memajukan daerah. “Sumber daya yang kita miliki selama ini habis digunakan untuk wilayah yang bukan sebagai daerah penghasil. Akibatnya, Pulau Sumbawa pembangunannya jalan di tempat,” terangnya. (bug/ula)
