Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi NTB mulai menyiapkan regulasi untuk mendorong penyerapan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Langkah ini dilakukan agar manfaat ekonomi dari program nasional tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh petani dan pelaku UMKM lokal.
Ketua Satgas MBG NTB, Dr. H. Fathul Gani, M.Si., mengatakan pemerintah daerah sedang menyusun payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) yang akan mengatur mekanisme penyaluran bahan baku MBG melalui Kopdes Merah Putih.
Menurutnya, skema tersebut bertujuan mempermudah rantai distribusi sekaligus memastikan hasil produksi petani dan UMKM lokal terserap secara optimal. Dengan demikian, petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak perlu lagi mencari atau membeli bahan baku secara langsung dari petani.
“Nanti kita akan monitoring. Bukan diwajibkan, tetapi kami harapkan menyerap produk UMKM lokal dan petani lokal,” ujar Fathul Gani, Jumat (29/5).
Ia menjelaskan, ke depan distribusi bahan baku MBG akan diarahkan melalui satu pintu, yakni Kopdes Merah Putih yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat untuk memperkuat peran koperasi dalam mendukung program strategis nasional.
“Nanti ke depan kalau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sudah terbentuk, maka satu pintu nanti. Saat ini sedang disiapkan Pergub sesuai arahan pusat,” katanya.
Pemprov NTB menilai program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar bagi daerah. Berdasarkan data yang diterima dari perbendaharaan negara, perputaran dana program MBG di NTB hingga April 2026 mencapai sekitar Rp1,8 triliun.
Nilai tersebut dinilai berpotensi memberikan efek berganda yang lebih luas apabila kebutuhan pangan program dipasok langsung oleh petani dan UMKM lokal. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan rantai pasok bahan baku dapat melibatkan sebanyak mungkin pelaku usaha dan kelompok tani di daerah.
“Kalau sampai April itu Rp1,8 triliun dari MBG di NTB. Ini angka yang cukup besar,” ungkapnya.
Meski regulasi khusus belum diterbitkan, Fathul menilai manfaat program MBG sudah mulai dirasakan masyarakat, terutama kalangan petani. Selain itu, ketersediaan bahan baku pangan untuk mendukung operasional dapur MBG di NTB sejauh ini masih dalam kondisi aman.
“Kalau SPPG insyaallah sampai dengan saat ini, bahan baku bisa diatasi,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov NTB juga fokus melakukan pemetaan pemerataan penerima manfaat MBG, terutama di wilayah terpencil dan kawasan Pulau Sumbawa. Pemetaan tersebut dilakukan untuk memastikan layanan program serta distribusi kebutuhan pangan dapat menjangkau seluruh sasaran secara merata.
Di sisi lain, jumlah dapur SPPG yang telah terbangun di NTB terus bertambah. Hingga saat ini tercatat sekitar 840 dapur MBG telah tersedia di berbagai wilayah, menjadikan NTB sebagai salah satu daerah dengan perkembangan infrastruktur MBG yang cukup pesat.
“Sudah cukup banyak, kita masih evaluasi. BGN masih melakukan pemetaan apakah masih perlu pembangunan,” pungkasnya. (era/ham)
