Mataram (globalfmlombok.com) – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB ramai-ramai meminta evaluasi Inspektorat terhadap program dan pengajuan anggaran mereka. Evaluasi itu menyasar sejumlah OPD strategis, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpangan), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), hingga RSUD Provinsi NTB.
Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan pihaknya saat ini tengah menelaah sejumlah proposal kegiatan serta pengajuan anggaran dari OPD tersebut. Reviu dilakukan agar persoalan serupa yang terjadi pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang pada tahun anggaran berjalan.
“Kita yang sampaikan bahwa ini karena efisiensi anggaran. Supaya BKAD tidak menganggarkan ini,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurut Budi, salah satu perhatian utama berada di lingkungan Dinas PUPRKP. Pasalnya, proyek pembangunan infrastruktur jalan kerap menimbulkan persoalan hingga memicu keluhan masyarakat.
Karena itu, Inspektorat melakukan evaluasi agar usulan program benar-benar disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dan tidak menimbulkan beban baru di tahun berikutnya.
Selain itu, Inspektorat juga mereviu penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terutama pada sektor pertanian dan kesehatan. Evaluasi tersebut berkaitan dengan sejumlah pembayaran lintas tahun sebelumnya yang mayoritas berada di sektor pertanian.
Di RSUD NTB, evaluasi menyasar ratusan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kerja sama yang berjalan masih relevan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit, kemampuan anggaran, serta ketersediaan alat kesehatan.
“Misalnya perjanjian kerja sama dengan PT ini sekarang masih relevan nggak. Kebutuhan rumah sakit, dan kebutuhan anggaran, dan ketersediaan alat,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Inspektorat juga telah menerjunkan tim auditor untuk memeriksa tiga pabrik pakan yang kini terbengkalai. Pada tahap awal, auditor akan memeriksa data dan aktivitas sebelum proyek tersebut mangkrak guna mencari kemungkinan adanya kejanggalan.
Namun, Budi belum bersedia membeberkan perkembangan audit tersebut. Ia menegaskan seluruh hasil pemeriksaan akan disampaikan setelah proses audit selesai dilakukan.
“Tidak, jangan ngomong data awal. Yang penting nanti setelah selesai kita sampaikan,” katanya.
Selain OPD dan proyek strategis daerah, pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB tahun 2025 juga masuk dalam agenda reviu Inspektorat. Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan kebutuhan daerah, kelengkapan dokumen pendukung, hingga aspek akuntansi sebelum anggaran direkomendasikan untuk disetujui.
Menurut Budi, fokus Inspektorat bukan mencari dugaan lain di balik keterlambatan pembayaran kegiatan, melainkan menelusuri akar persoalan administrasi yang menyebabkan pembebanan pembayaran dilakukan pada tahun berjalan.
“Umumnya karena memang terlalu lama masuknya jadi terlambat sehingga kemarin kan jadi hutang. Bukan jadi hutang sih tetapi jadi pembebanan pembayaran tahun berjalan,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Ramai Minta Evaluasi “
