MATARAM (globalfmlombok.com) – Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) internal di Aula Raja Langko, Kantor Inspektorat Provinsi NTB, Selasa (5/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, serta Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman.
Dalam arahannya, Wagub menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di bidang persandian dan pengelolaan data yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB. Menurutnya, kompetensi ASN menjadi kunci dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ASN, terutama dalam pengamanan data dan pelaporan, sehingga informasi yang dikelola pemerintah daerah semakin akurat dan terpercaya,” ujarnya.
Ia meminta peserta memanfaatkan kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut secara optimal, serta mendorong agar pengetahuan yang diperoleh dapat ditularkan di daerah masing-masing. Wagub juga mengajak peserta aktif berdiskusi dengan para narasumber, termasuk tim dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menurutnya, keberhasilan program pemerintah sangat bergantung pada kemampuan ASN dalam memperbarui pengetahuan, memahami regulasi, serta mengelola informasi secara tepat. Digitalisasi pemerintahan, kata dia, tidak hanya sebatas pembangunan aplikasi, tetapi juga memastikan sistem yang dibangun aman, andal, dan dapat dipercaya.
“Keamanan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan serta melindungi data masyarakat. Tanpa sistem keamanan yang kuat, kepercayaan publik bisa menurun,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong penguatan tata kelola SPBE, termasuk integrasi sistem, interoperabilitas data, serta peningkatan indeks SPBE. Meski capaian NTB sudah tergolong baik, aspek keamanan dan manajemen risiko tetap perlu diperkuat.
Berbagai inisiatif transformasi digital di NTB juga terus dikembangkan, seperti penguatan layanan digital, integrasi data antarperangkat daerah, serta optimalisasi peran Dinas Kominfotik sebagai pengampu SPBE di daerah.
Sementara itu, Ketua Tim BSSN, Didik Hariyanto, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan sistem pemerintahan digital di NTB.
“Keamanan informasi bukan lagi sekadar pelengkap, tetapi menjadi prasyarat utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern,” ujarnya.
Ia menjelaskan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan, tetapi juga harus menjamin integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Ancaman siber yang terus meningkat menuntut kesiapan sistem dan sumber daya manusia.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menerapkan sistem keamanan informasi guna menjamin keberlangsungan layanan publik.
Didik menambahkan, audit keamanan SPBE memiliki manfaat strategis, di antaranya meningkatkan kepercayaan publik, efisiensi anggaran melalui deteksi dini kerentanan, mendukung akurasi pengambilan kebijakan, serta meningkatkan nilai indeks SPBE daerah.
“Capaian indeks SPBE Provinsi NTB yang sudah berada pada kategori memuaskan 4,20 harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dan menjadi contoh bagi kabupaten/kota,” katanya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Perkuat Keamanan Data Pemerintah, Wagub NTB Dorong Peningkatan Kapasitas ASN “
