Selong (globalfmlombok.com)– Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) H. M. Juaini Taofik menemui Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan strategis di daerah, mulai dari keberlanjutan program Sekolah Rakyat hingga penonaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lotim, Ek Raufan Pradita, dalam keterangannya menjelaskan bahwa Bupati Haerul Warisin terlebih dahulu menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Lombok Timur.
Menurutnya, program yang telah berjalan sekitar dua tahun itu masih menghadapi kendala utama pada aspek ketersediaan lahan dan fasilitas. Saat ini, sebanyak 100 siswa setara sekolah dasar masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek, sementara 125 siswa setara sekolah menengah atas menumpang di eks Akademi Keperawatan (Akper) Sakra.
Pemkab Lotim, lanjutnya, telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai rencana awal pembangunan. Namun, kebutuhan lahan kemudian berkembang menjadi 7 hektare untuk pengembangan fasilitas pendidikan tersebut.
“Bupati tetap berkomitmen untuk keberlangsungan program ini,” ujar Raufan.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan persoalan penonaktifan kepesertaan JKN yang dialami sekitar 130.000 warga Lombok Timur. Kondisi ini dinilai berdampak signifikan terhadap pembiayaan kesehatan daerah.
Pemerintah daerah, kata dia, telah mengalokasikan sekitar Rp90 miliar pada tahun 2026 untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan masyarakat, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp80 miliar. Namun, jika data warga yang dinonaktifkan tidak diambil alih pemerintah pusat, Pemkab Lotim harus menambah anggaran sekitar Rp50 miliar.
“Meski pendapatan daerah meningkat, angka itu sangat berat bagi APBD,” jelasnya.
Di sisi lain, Bupati juga melaporkan bahwa penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Lombok Timur relatif berjalan baik dan tidak mengalami kendala berarti.
Menanggapi hal tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dijalankan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, baik dalam aspek pelaksanaan maupun pengawasan.
Terkait JKN, Mensos menjelaskan bahwa dari 130.000 warga yang dinonaktifkan, sekitar 70.000 di antaranya tidak masuk dalam kriteria penerima berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, sekitar 72.000 jiwa telah diaktifkan kembali setelah dilakukan verifikasi ulang.
Ia menegaskan, kebijakan penonaktifan dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan pemerintah.
“Yang tidak tertanggung pusat, silakan daerah mengambil alih. Data yang sudah ditanggung pusat jangan mendapat jatah dari daerah lagi,” kata Saifullah Yusuf. (rus)
