Mataram (globalfmlombok.com) —
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat percepatan program prioritas daerah melalui rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Selasa (28/4/2026).
Rapat yang dipimpin Asisten II Setda NTB Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Lalu Moh. Faozal, itu menitikberatkan pada penajaman dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Faozal mengatakan, arah kebijakan pembangunan NTB harus selaras dengan program nasional agar investasi dari pemerintah pusat dapat memberikan dampak maksimal bagi daerah.
“Secara garis besar, pertemuan ini menekankan pentingnya optimalisasi, penajaman, dan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, strategi utamanya adalah memastikan investasi pusat dapat terjaga dan tepat sasaran di daerah,” ujar Faozal.
Ia menambahkan, sejumlah poin yang dibahas dalam rapat juga sejalan dengan upaya pencapaian triple agenda pembangunan, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas.
Salah satu fokus utama dalam rapat tersebut adalah penguatan konektivitas dan infrastruktur perhubungan. Pemprov NTB mendorong percepatan akses transportasi, baik udara maupun laut, yang selama ini dinilai masih menghadapi kendala biaya tinggi.
“Kita mendorong koordinasi komprehensif untuk mengatasi hambatan konektivitas udara, baik domestik maupun internasional yang sering terkendala biaya tinggi. Ini harus diselesaikan agar mobilitas orang dan barang semakin lancar,” kata dia.
Selain itu, revitalisasi kawasan wisata Senggigi juga menjadi perhatian. Pemprov berencana mengoptimalkan fungsi kawasan tersebut, termasuk pengembangan fasilitas pendukung guna meningkatkan tingkat hunian hotel.
“Revitalisasi Senggigi kita dorong, termasuk mengalihfungsikan Pasar Seni menjadi fasilitas pendukung darat dermaga. Ini penting untuk mendukung keterisian lebih dari 3.500 kamar hotel di kawasan itu,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, hilirisasi industri dan penguatan rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi agenda strategis. Produk peternak lokal diharapkan dapat terserap dalam program tersebut melalui peran koperasi sebagai konsolidator distribusi.
“Kita ingin memastikan produk lokal seperti telur dan daging ayam dari peternak NTB masuk ke dapur MBG. Peran koperasi juga kita dorong agar distribusi stabil dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah,” kata Faozal.
Sementara itu, di bidang lingkungan, Pemprov menekankan pentingnya pengelolaan sampah dan rehabilitasi hutan sebagai bagian dari komitmen NTB Hijau. Keberlanjutan pengelolaan TPA Kebon Kongok juga menjadi perhatian.
“Penanganan sampah, terutama di jalur utama dari bandara menuju Mataram, harus diperhatikan untuk menjaga citra daerah tetap bersih dan asri,” ujarnya.
Di sektor infrastruktur, integrasi program perumahan dan pekerjaan umum menjadi prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional pembangunan tiga juta rumah serta perbaikan jaringan irigasi.
Selain itu, sektor energi dan sumber daya mineral juga menjadi perhatian, khususnya percepatan penetapan wilayah pertambangan rakyat guna menekan praktik tambang ilegal.
“Penetapan wilayah pertambangan rakyat dan izin pertambangan rakyat harus dipercepat untuk menekan aktivitas ilegal yang merusak lingkungan,” kata dia.
Faozal menambahkan, peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah menjadi kunci dalam menjembatani kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan implementasi.
Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Ekonomi, dan OPD teknis diminta segera memetakan potensi serta kebutuhan daerah guna memastikan seluruh program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.(ris/r)
