Giri Menang (globalfmlombok)-
Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan Kabupaten Lombok Barat memiliki persentase belanja pegawai terendah di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun anggaran 2026. Di sisi lain, daerah ini juga mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di tingkat provinsi.
Berdasarkan data tersebut, belanja pegawai Lombok Barat tercatat sebesar 34,23 persen dari total APBD. Angka ini lebih rendah dibandingkan daerah lain di NTB, seperti Kota Bima yang mencapai 58,28 persen dan Kabupaten Dompu sebesar 51,93 persen.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Lombok Barat Agus Wirawan Sastra mengatakan, capaian tersebut mencerminkan efisiensi pengelolaan fiskal daerah.
“Ini menunjukkan kondisi fiskal kita berada di jalur yang lebih baik dibandingkan daerah lain di NTB. Kita paling efisien dalam belanja pegawai,” ujar Agus, Sabtu (25/4/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah melakukan pengetatan belanja dengan memangkas pos yang dinilai tidak prioritas, kemudian mengalihkannya ke sektor infrastruktur. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan belanja infrastruktur Lombok Barat hingga 38,69 persen, tertinggi di NTB.
Meski demikian, angka tersebut masih sedikit di bawah ketentuan mandatory spending infrastruktur yang ditargetkan sebesar 40 persen.
“Belum mencapai 40 persen, tetapi kita yang tertinggi. Ini bagian dari upaya mengefisiensikan belanja pegawai, meningkatkan pendapatan, dan mengarahkannya ke pembangunan infrastruktur,” kata Agus.
Sebelumnya, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ) menegaskan pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran daerah agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan setiap pengeluaran harus memiliki output yang jelas.
“Setiap perjalanan dinas harus jelas hasilnya, agar tidak menjadi pemborosan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai kebijakan, termasuk digitalisasi sistem untuk menekan potensi kebocoran.
“Selama ini banyak sumber PAD, tetapi juga terjadi kebocoran. Dengan digitalisasi, kita harapkan kebocoran bisa ditekan sehingga lebih banyak anggaran yang bisa digunakan untuk pembangunan,” kata LAZ.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menilai, peningkatan PAD akan berbanding lurus dengan percepatan pembangunan, terutama pada sektor infrastruktur yang berdampak langsung bagi masyarakat.(her)
