Giri Menang (globalfmlombok.com) – Sebanyak 14 ribu kepala keluarga (KK) di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) belum masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Padahal, sebagian di antaranya dinilai layak menjadi penerima program bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Lobar, Arief Suryawirawan, menyebutkan ribuan KK tersebut masuk kategori desil nol atau belum terdata dalam sistem DTSEN.
“Ada 14 ribu KK, kita sebutnya desil nol, yang belum masuk desil (DTSEN),” ujarnya, akhir pekan kemarin.
Menurut dia, pihaknya telah melaporkan kondisi tersebut kepada bupati serta berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, data tersebut masih perlu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) di lapangan untuk memastikan tingkat kesejahteraan masing-masing keluarga.
“Bisa jadi di antara mereka ada yang masuk desil 1, 2, atau 5. Untuk memastikan itu, perlu dilakukan verval,” katanya.
Salah satu contoh kasus adalah Papuq Reme, warga Kuranji Dalang, yang dinilai layak menerima bantuan, tetapi tidak tercantum dalam DTSEN. Kondisi ini diduga terjadi akibat penggabungan beberapa sumber data sebelumnya ke dalam satu sistem DTSEN.
Saat ini, Pemkab Lobar tengah memfokuskan upaya verval guna mengusulkan kembali 14 ribu KK tersebut agar masuk dalam basis data nasional.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pemerintah daerah mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa. Menurutnya, Puskesos memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaring dan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat kurang mampu.
“Ke depan saya meminta para kepala desa untuk menghidupkan Puskesos di setiap desa. Sehingga kalau ada warga yang membutuhkan bantuan, bisa dimasukkan ke sistem dan dicarikan solusi,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul.
Ia menjelaskan, keberadaan Puskesos akan mempermudah pendataan masyarakat kurang mampu dari tingkat desa, terutama bagi warga yang selama ini kesulitan menyampaikan keluhan karena kendala akses maupun geografis.
Mensos mengungkapkan, pihaknya masih sering menerima laporan masyarakat, mulai dari ketidakmampuan menebus ijazah hingga belum terdata sebagai penerima bantuan kebutuhan pokok. Persoalan tersebut, menurutnya, seharusnya dapat diatasi melalui peran aktif Puskesos.
Kebijakan pengaktifan kembali Puskesos ini juga sejalan dengan arahan Prabowo Subianto, yang mendorong peningkatan akurasi data dan penanganan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.
“Inilah pekerjaan rumah kita yang harus disisir bersama sesuai arahan Presiden,” tandasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 14 Ribu KK Lobar Tak Masuk DTSEN, Mensos Minta Puskesos Diaktifkan “
