Mataram (globalfmlombok.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan aliran dana untuk operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mencapai hingga Rp8 triliun per tahun. Nilai tersebut bahkan melampaui total APBD NTB.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Panggaribuan, menyebut perputaran dana dalam jumlah besar ini berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi lokal, khususnya di sektor pangan dan pertanian.
“Kalau 750 SPPG berjalan semua, maka potensi dana yang beredar sangat besar dan ini akan langsung menggerakkan ekonomi masyarakat di bawah,” ujarnya di Mataram, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, setiap satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerima dana operasional mendekati Rp1 miliar per bulan. Dengan demikian, dalam setahun anggaran untuk satu unit dapur MBG mencapai sekitar Rp10 miliar.
Dengan target 750 SPPG beroperasi penuh di NTB, total anggaran yang berputar diperkirakan mencapai Rp8 triliun hingga Rp9 triliun per tahun. Saat ini, sebanyak 722 SPPG telah beroperasi.
“APBD NTB sekitar Rp6 triliun setahun. Masih lebih besar uang dari dapur MBG,” katanya.
Tigor menambahkan, skema distribusi anggaran dilakukan secara bertahap setiap 10 hari. Dana tersebut tidak disalurkan melalui BGN, melainkan langsung dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke masing-masing SPPG.
“Dana sudah mulai turun bagi SPPG yang sudah aktif. Penyaluran dilakukan langsung ke SPPG, sehingga perputaran ekonomi di daerah sudah mulai terasa,” jelasnya.
Adapun dana operasional tersebut dialokasikan untuk sejumlah komponen utama, antara lain bahan baku makanan sekitar Rp10.000 per porsi, biaya operasional Rp3.000 per porsi, serta insentif pengelola sekitar Rp2.000 per porsi atau setara Rp6 juta per hari untuk kapasitas 3.000 porsi.
Skema ini tidak hanya difokuskan pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian, mulai dari petani, pemasok bahan pangan, hingga tenaga kerja lokal.
Untuk menjaga transparansi, BGN memastikan seluruh penggunaan anggaran berada dalam pengawasan ketat. Proses audit dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
“Ada audit dari BPKP. Jadi kalau tidak sesuai ketentuan, pasti akan terdeteksi,” tegasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Untuk Operasional Dapur MBG di NTB, Uang Turun Bisa Mencapai Rp8 Triliun Setahun “
