Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan pentingnya sensitivitas dalam menyikapi persoalan sosial di tengah masyarakat, khususnya terkait kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Hal tersebut disampaikan saat pelantikan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB periode 2025–2030 di Auditorium Universitas Islam Negeri Mataram, Sabtu (11/4/2026).
Iqbal menyoroti maraknya kasus pelecehan seksual yang justru terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak memunculkan stigma negatif terhadap pondok pesantren (ponpes).
“Banyak terjadi pelecehan seksual justru di institusi pendidikan Islam kita. Jangan sampai muncul stigma bahwa ponpes kita rentan terhadap kejahatan seksual,” ujarnya.
Menurutnya, peran MUI sangat penting dalam memberikan edukasi dan penguatan nilai keagamaan agar persoalan tersebut dapat dicegah sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan Islam.
Selain itu, Iqbal juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem di NTB yang saat ini masih menyasar sekitar 114 ribu kepala keluarga di 106 desa. Isu ini menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah selain ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata berkualitas.
Ia menegaskan, pembangunan spiritual memang tidak disebut secara eksplisit sebagai program strategis, namun menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan.
“Ketiga prioritas itu tidak mungkin tercapai tanpa memperkuat pembangunan spiritual. Ini menjadi prioritas tidak tertulis yang kami titipkan kepada MUI,” katanya.
Gubernur berharap, MUI NTB dapat menyelaraskan program kerja dengan agenda pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya peran ulama dalam menjaga keberlangsungan negara. Menurutnya, kekuatan negara tidak lepas dari ilmu para ulama, keadilan hukum, serta kebijakan politik yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“MUI sebagai wadah para ulama memiliki peran besar dalam menjaga nilai-nilai tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MUI Pusat Bidang Informasi, Komunikasi dan Digital, Masduki Baidlowi, mengingatkan tantangan yang dihadapi ulama saat ini, yakni menurunnya kepercayaan masyarakat akibat pengaruh media sosial.
Menurutnya, otoritas keilmuan ulama kerap tergerus oleh arus informasi digital yang lebih mengedepankan viralitas dibanding substansi.
Di sisi lain, Ketua MUI NTB Badrun menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung program pemerintah daerah. Ia menyebut, kepengurusan MUI NTB yang berjumlah 124 orang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari guru besar, akademisi, hingga ulama.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah dalam pembangunan umat di NTB,” ujarnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Peka Persoalan di Masyarakat, Gubernur NTB Ingatkan Tidak Munculnya Stigma Ponpes Rentan Kejahatan Seksual “
