Mataram (globalfmlombok.com)
Pengurus Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masa khidmat 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam rangkaian kegiatan silaturahmi kebangsaan di Auditorium UIN Mataram, Sabtu (11/4/2026). Acara ini mengusung tema “Sinergi Ulama dan Umara Menjaga NKRI dari NTB”.
Ketua Panitia, HK Lalu Winengan, menyampaikan komitmen MUI NTB untuk mendukung program pemerintah daerah.
“Kami siap bersama-sama mengawal program Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita bersama mulai hari ini dan seterusnya, kami siap ditugaskan. Alhamdulillah, persiapan pengukuhan ini dapat terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Ketua MUI NTB, Dr. Badrun, mengungkapkan bahwa kepengurusan yang baru telah menghimpun 124 tokoh dari berbagai kalangan, mulai dari guru besar, doktor, alim ulama, hingga cendekiawan.
“Pengurus MUI NTB 2025–2030 telah terhimpun 124 orang yang terdiri dari para guru besar, doktor, alim ulama, dan cendekiawan yang siap bersinergi dengan gubernur untuk menyukseskan pembangunan umat,” katanya.
Ia mengungkapkan sebelum pengukuhan, MUI NTB telah mulai bekerja dengan menerima berbagai laporan persoalan keumatan.
“Sebelum pengukuhan, begitu terpilih kami sudah langsung bekerja. Kami menerima laporan berbagai problem keumatan dan InsyaAllah minggu depan akan mengumpulkan pengurus MUI kabupaten/kota serta ketua ormas untuk membahasnya,” jelasnya.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang menonjol di antaranya maraknya perjudian sabung ayam di Kota Mataram serta tingginya kasus narkoba di NTB.
“Salah satu yang sangat mengkhawatirkan di Kota Mataram ada tiga lokasi perjudian sabung ayam yang marak luar biasa. Kemudian kasus narkoba hampir di setiap lingkungan di seluruh wilayah NTB. Ini semua membutuhkan sinergi. Kami siap, seluruh pengurus siap bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan keumatan,” tutur Badrun.
Sementara itu Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan dua pesan penting kepada MUI. Salah satunya yaitu MUI tak hanya fokus pada ijtihad fikih, tetapi juga melakukan ijtihad sosial.
“Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan kepada MUI. Pertama, masalah sosial yang kita hadapi di NTB begitu banyak. Karena itu, saya berharap MUI tidak terkungkung dalam ruang-ruang bahsul masail saja dan tidak hanya terfokus pada ijtihad fikih, tetapi juga melakukan ijtihad sosial,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa berbagai persoalan sosial membutuhkan keterlibatan aktif MUI, mulai dari pernikahan usia dini, narkoba, hingga kasus pelecehan sosial, termasuk yang terjadi di institusi pendidikan Islam.
“Ini perjuangan yang sangat berat untuk menahan agar tidak muncul stigma bahwa pesantren rentan terhadap pelecehan seksual. Karena itu, MUI diharapkan berada di garis terdepan untuk mengatasi dan meng-counter stigma tersebut,” ungkap Iqbal.
Pesan kedua, lanjutnya, berkaitan dengan tiga prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi NTB, yaitu pengentasan kemiskinan ekstrem yang mencapai sekitar 114.000 kepala keluarga di 106 desa, ketahanan pangan, dan pembangunan destinasi berkelas dunia.
“Targetnya pada 2029 kemiskinan ekstrem bisa nol dan angka kemiskinan turun dari sekitar 12 persen menjadi satu digit di bawah rata-rata nasional,” jelasnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa pembangunan spiritual menjadi faktor penting yang tidak terpisahkan dari ketiga prioritas tersebut.
“Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, pembangunan spiritual adalah hal yang wajib. Tanpa itu, tiga prioritas tadi tidak mungkin tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Komunikasi dan Digital (Infokomdigi) PP MUI, Masduki Baidlowi, menekankan pentingnya pemahaman visi organisasi oleh seluruh pengurus MUI di semua tingkatan.
“Visi MUI adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera dan aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selain itu, juga mewujudkan khairul ummah, yaitu umat terbaik sebagaimana tercantum dalam cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa,” paparnya.
Ia juga menyoroti peran MUI dalam menjaga kemuliaan Islam (izzul Islam wal muslimin) serta memastikan ajaran Islam dipahami sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin).
“MUI memiliki tanggung jawab keumatan sebagai waratsatul anbiya, pewaris para nabi, sehingga harus mampu membimbing umat dan menjaga pemahaman Islam yang benar,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan refleksi berdasarkan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani terkait pentingnya sinergi dalam membangun negara.
“Jika kita ingin menata dunia dan menyejahterakan manusia, maka dibutuhkan tiga syarat utama, yaitu ilmu para ulama, kebijaksanaan para pemimpin, dan peran politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa keterlibatan ulama dalam pengambilan keputusan merupakan syarat penting, namun harus diimbangi dengan birokrasi yang profesional serta politik yang tidak pragmatis.
“Politik adalah bagian dari syariat, tetapi bukan untuk mengejar kekuasaan, melainkan untuk memenangkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Nusron juga mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan seseorang dalam jabatan adalah manfaat yang diberikan kepada masyarakat.
“Kita tidak perlu memiliki cita-cita besar yang berlebihan. Selama kita memberikan manfaat bagi manusia, maka kita akan tetap dikenang,” kata Nusron.(ris)
