Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan perubahan mendasar dalam perencanaan pembangunan. Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pendekatan berbasis asumsi tidak lagi digunakan, melainkan digantikan dengan pemanfaatan data terpilah dan terintegrasi yang inklusif.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, saat membuka Lokakarya Penyediaan Data Pendukung Tematik Musrenbang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (Tembang Pugis) Tahun 2026 di Mataram, Rabu, 1 April 2026.
Menurutnya, tanpa data yang akurat dan inklusif, pembangunan berisiko tidak tepat sasaran serta berpotensi meninggalkan kelompok rentan.
“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi. Kita harus tahu secara pasti siapa yang tertinggal, di mana ketimpangan terjadi, dan kelompok mana yang belum terlayani. Di situlah data menjadi penentu arah kebijakan,” tegasnya.
Ia menilai tantangan pembangunan saat ini bukan pada banyaknya program, melainkan pada ketepatan sasaran. Tanpa dukungan data yang terpilah dan terintegrasi, kebijakan yang dihasilkan berpotensi bias dan tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Pemprov NTB, lanjutnya, telah membangun fondasi melalui Portal NTB Satu Data dan DT-SEN. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan data terpilah, integrasi antar sistem, hingga pemanfaatan data yang belum optimal dalam proses Musrenbang.
“Data tidak boleh berhenti sebagai laporan. Data harus menjadi instrumen perubahan dalam cara kita merencanakan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus berperan aktif sebagai produsen data yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan keterpaduan data. Data yang dikembangkan pun harus mampu menggambarkan kondisi nyata masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya.
Dalam konteks tersebut, sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci, termasuk kolaborasi dengan mitra pembangunan seperti Program SKALA, agar pengelolaan data tidak berjalan secara parsial.
Lebih jauh, ia mendorong transformasi Musrenbang menjadi forum berbasis data, bukan sekadar agenda administratif tahunan.
“Musrenbang harus berubah, dari forum formal menjadi forum berbasis data yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Melalui lokakarya ini, diharapkan terbangun kesepahaman lintas sektor terkait pentingnya data inklusif, sekaligus menghasilkan langkah konkret dalam integrasi data ke dalam perencanaan Tembang Pugis Tahun 2026.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi dari sejauh mana kita mampu menghadirkan keadilan dan memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” NTB Tegaskan Akhir Era Asumsi, Data Inklusif Jadi Dasar Musrenbang“
