Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 302 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dampaknya, sekitar 600 ribu penerima manfaat terancam tidak mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga dapur kembali dioperasikan.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB, Fathul Gani, menjelaskan penutupan dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum memenuhi persyaratan dasar. Di antaranya Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
“Kalau SLHS itu kan memang ada tahapan-tahapan yang harus dipenuhi. Kalau memang sudah sesuai standar, maka wajib hukumnya Dinas Kesehatan kabupaten/kota mempercepat prosesnya,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.
Dari total 302 SPPG yang ditutup, sebanyak 225 dapur belum menerapkan IPAL, 36 belum memiliki SLHS, dan 39 lainnya belum memenuhi standar IPAL meski telah memiliki SLHS. Selain itu, ditemukan pula dapur yang sebenarnya sudah memiliki SLHS, tetapi belum menginput sertifikat tersebut ke dalam sistem sehingga masih berstatus zona merah dalam data BGN.
“Sehingga instruksi kita ke organ BGN di daerah untuk mempercepat penginputan itu,” lanjutnya.
Saat ini, terdapat sekitar 736 SPPG di NTB, dengan 633 di antaranya telah beroperasi. Namun, dengan penutupan tersebut, hampir setengah dapur MBG tidak dapat berfungsi. Kondisi ini mendorong perlunya penguatan peran Satgas daerah, koordinator wilayah hingga tingkat kecamatan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelola SPPG.
Selain aspek teknis, BGN juga menyoroti pentingnya menjaga keberlangsungan pasokan bahan baku. Operasional SPPG diminta tetap menjaga keseimbangan pasar dengan meningkatkan produktivitas, tanpa melakukan intervensi yang berpotensi mengganggu mekanisme distribusi.
Penghentian operasional ini turut berdampak pada penerimaan anggaran harian SPPG yang sebelumnya bisa mencapai sekitar Rp6 juta. Meski demikian, BGN menegaskan langkah ini diambil demi menjaga kualitas layanan.
“Kalau dipaksakan berjalan tanpa memenuhi syarat, nanti akan muncul masalah baru, baik dari sisi administrasi maupun kualitas,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, BGN akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk membandingkan SPPG yang telah memenuhi standar dengan yang belum. Hasil pemantauan ini diharapkan menjadi acuan perbaikan bagi dapur yang masih bermasalah.
Di sisi lain, masyarakat dan pelaku usaha diimbau untuk waspada terhadap potensi penipuan yang memanfaatkan situasi penghentian operasional, terutama terkait informasi kuota dan aktivitas dapur MBG.
Ke depan, BGN menegaskan fokus program akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan serta pemerataan penerima manfaat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tahun ini adalah fase peningkatan kualitas. Kita ambil pelajaran dari kondisi ini untuk berbenah ke arah yang lebih baik,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” BGN Tutup 302 SPPG di NTB, Ratusan Ribu Penerima Terancam Tak Dapat MBG “
