Mataram (globalfmlombok.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong percepatan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari program prioritas nasional dalam membangun ekonomi berbasis desa.
Berdasarkan data terbaru hingga pekan keempat Maret 2026, capaian pembinaan menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 1.166 KDKMP telah memiliki legalitas usaha, yang menjadi fondasi utama dalam penguatan kelembagaan koperasi di seluruh kabupaten/kota di NTB.
Dari sisi tata kelola, tercatat 196 koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sementara 121 koperasi sudah aktif beroperasi. Hal ini menunjukkan sebagian koperasi mulai bergerak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Meski demikian, pemerintah menilai tantangan utama saat ini adalah mempercepat transformasi koperasi dari aspek administratif menuju operasional yang produktif dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Wirawan Ahmad, menegaskan bahwa fokus pembinaan kini tidak lagi pada pembentukan koperasi, melainkan pada penguatan aktivitas usaha.
“Legalitas sudah kita capai secara luas. Sekarang kita dorong koperasi ini benar-benar hidup, berusaha, dan memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.
Dari sisi penguatan sarana usaha, sebanyak 373 koperasi tengah dalam tahap pembangunan gerai, dan 12 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh. Sementara itu, masih terdapat 137 koperasi yang belum memulai pembangunan, yang menjadi perhatian dalam percepatan ke depan.
Dalam mendukung tata kelola berbasis data, pemerintah juga terus mendorong digitalisasi melalui sistem Agrinas. Hingga saat ini, 510 KDKMP telah terintegrasi dalam portal tersebut, sedangkan 656 koperasi lainnya masih dalam proses pendataan dan pembinaan lanjutan.
Sebaran perkembangan koperasi di berbagai daerah menunjukkan dinamika yang beragam. Wilayah seperti Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa mencatat perkembangan cukup pesat dalam pembangunan gerai, sementara daerah lain masih membutuhkan akselerasi, khususnya dalam aspek operasional dan digitalisasi.
Wirawan menegaskan, percepatan ke depan akan difokuskan pada peningkatan jumlah koperasi aktif, percepatan pembangunan gerai usaha, serta integrasi penuh ke dalam sistem digital.
“Kita ingin koperasi ini tidak hanya banyak secara jumlah, tetapi benar-benar kuat, produktif, dan terhubung dengan sistem. Itu kunci keberlanjutan,” tegasnya.
Program KDKMP diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui pendekatan kelembagaan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pemprov NTB Percepat KDKMP, Fokus Operasional dan Digitalisasi “
