Mataram (globalfmlombok.com) – Dampak konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang memicu penutupan Selat Hormuz turut berdampak pada lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini ikut dirasakan Indonesia, sehingga Prabowo Subianto mewacanakan penerapan Work From Anywhere (WFA) sebagai langkah efisiensi energi.
Kebijakan tersebut juga berimbas ke daerah, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, penerapan WFA di lingkup pemerintah daerah dipastikan tidak akan berlaku untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Biro Organisasi Setda NTB, Ahmadi, mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu aturan turunan terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan, setiap OPD nantinya akan melakukan pemetaan jabatan dan fungsi kerja untuk menentukan posisi yang memungkinkan bekerja secara daring tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Tidak semua bisa WFA atau WFH. Kita akan lihat jabatan mana yang memungkinkan bekerja dari rumah atau secara daring,” ujarnya.
Menurutnya, wacana penerapan WFA muncul sebagai bagian dari langkah efisiensi akibat dampak konflik global. Pengurangan aktivitas di kantor dinilai dapat menekan biaya operasional, seperti penggunaan listrik, pendingin ruangan, bahan bakar kendaraan dinas, hingga pengeluaran rapat dan konsumsi.
“Efisiensi belanja pegawai, termasuk belanja kantor. Kalau kantor buka setiap hari, bisa terjadi pembengkakan biaya energi,” jelasnya.
Untuk itu, masing-masing OPD diminta melakukan simulasi perbandingan biaya, misalnya antara pola kerja empat hari dan lima hari dalam sepekan, guna menghitung potensi penghematan yang bisa dicapai. Pengawasan juga diperlukan agar efisiensi berjalan optimal, termasuk memastikan fasilitas kantor tidak tetap menyala saat tidak digunakan.
Di sisi lain, muncul pula wacana penggunaan alternatif transportasi bagi aparatur sipil negara (ASN), seperti sepeda untuk jarak dekat. Namun, efektivitasnya masih perlu dikaji, terutama terkait jarak tempuh dan kondisi infrastruktur.
“Perlu dihitung efektivitasnya. Idealnya jarak tempuh sepeda sekitar lima kilometer dari rumah ke tempat kerja,” katanya.
Ahmadi menambahkan, meskipun NTB mulai beralih ke kendaraan listrik, distribusinya belum merata ke seluruh ASN. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) serta kondisi medan di beberapa wilayah menjadi tantangan tersendiri.
“Kendaraan listrik belum bisa menjangkau semua medan, terutama yang ekstrem, dan SPKLU juga masih terbatas,” pungkasnya. (era)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” WFA Tidak Diberlakukan di Semua OPD “
