Praya (globalfmlombok.com)-
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung rencana efisiensi anggaran yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah. Namun, ia menegaskan anggaran pendidikan tidak boleh terdampak kebijakan tersebut.
Hal itu disampaikan Hadrian di sela kunjungan kerja di Lombok Tengah, Selasa (17/3/2026) malam. Menurut dia, langkah penghematan perlu dilakukan pemerintah sebagai respons terhadap kondisi global yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional.
“Melihat situasi global hari ini, Presiden telah mengambil langkah-langkah, salah satunya penghematan BBM. Cadangan kita terbatas dan bisa terganggu akibat ketegangan di Timur Tengah,” kata Hadrian.
Ia menyatakan dukungan terhadap sejumlah opsi efisiensi yang dipertimbangkan pemerintah, seperti penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), penerapan kebijakan work from home (WFH), hingga pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri Kabinet Merah Putih.
Meski demikian, anggota DPR RI Dapil NTB II itu menegaskan bahwa anggaran pendidikan tidak boleh dikurangi. Ia mengingatkan bahwa alokasi pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan amanat konstitusi.
“Kami mempersilakan dilakukan efisiensi, tetapi jangan mengurangi dana pendidikan. Itu mandatory spending yang diatur dalam konstitusi,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan rencana efisiensi anggaran dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026). Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap eskalasi konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Menurut dia, langkah efisiensi diperlukan agar defisit APBN tidak semakin melebar akibat tekanan global, terutama dari sektor energi.
