Taliwang (globalfmlombok.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna membahas penataan kawasan permukiman di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan dihadiri perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat serta jajaran manajemen perusahaan tambang tersebut, Minggu (8/3/2026).
Rapat koordinasi ini membahas berbagai isu strategis terkait perkembangan kawasan Maluk yang semakin pesat seiring aktivitas industri tambang di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menilai kawasan Maluk akan semakin padat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga penataan kawasan permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengelolaan lingkungan perlu dipersiapkan secara terencana.
Dalam kesempatan itu, Fahri mengatakan kawasan tambang merupakan objek vital nasional yang perlu dikelola secara berkelanjutan. Ia menilai pengembangan wilayah di sekitar kawasan tambang harus diarahkan agar memiliki keseimbangan antara aktivitas industri, lingkungan, dan sektor ekonomi lainnya.
“Menurut saya kawasan tambang seperti Maluk harus menjadi contoh pengembangan kawasan yang berkelanjutan. Kita perlu memulai diskusi lintas sektor agar kawasan ini tidak hanya bertumpu pada industri tambang, tetapi juga didukung sektor lain seperti pariwisata yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian masyarakat,” kata Fahri.
Perwakilan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Sumbawa Barat, Marwoto, memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi di kawasan Maluk. Ia menyebut wilayah tersebut menghadapi berbagai tantangan, mulai dari potensi banjir hingga peluang pengembangan sektor agroindustri.
Selain itu, pertumbuhan kawasan yang semakin pesat diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan hunian dan penataan permukiman, termasuk penanganan rumah tidak layak huni yang menjadi bagian dari program pembangunan daerah.
“Rencana pengembangan tahap awal kawasan Maluk akan dimulai dari penataan jalan lingkungan, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), pembangunan ruang terbuka, serta penyediaan infrastruktur utilitas dasar guna menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini luas kawasan kumuh di wilayah tersebut tercatat sekitar 15 hektare. Pemerintah daerah juga merencanakan pengembangan ruang terbuka hijau seluas sekitar 10 hektare sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan.
Sementara itu, Manager Development Community PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Dimas Purnama, menyampaikan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan masyarakat di sekitar kawasan tambang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong pengembangan sektor pariwisata sebagai alternatif penggerak ekonomi masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa perusahaan bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengatasi permasalahan banjir di kawasan Maluk serta terbuka untuk diskusi lebih lanjut terkait pengembangan kawasan.
“Kami ingin kawasan lingkar tambang ini berkembang secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menutup rapat koordinasi tersebut, Fahri menekankan pentingnya pemetaan lahan secara komprehensif oleh pemerintah daerah guna memastikan kejelasan status lahan yang akan digunakan untuk penataan kawasan.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menyiapkan skenario pengembangan kawasan secara bertahap agar penataan kawasan Maluk berjalan lebih terarah.
“Kalau perencanaannya jelas dan ditopang kolaborasi lintas sektor, pengembangan Maluk kita harapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus menciptakan kawasan yang lebih tertata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Wamen PKP Dorong Maluk Jadi Model Penataan Kawasan Tambang Berkelanjutan “
