Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menegaskan keinginan pemerintah provinsi agar pengelolaan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dilakukan secara lebih inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sekitar kawasan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi Kepala Balai TNGR Budhy Kurniawan, General Manager Geopark Rinjani Qwadru P. Wicaksono, serta jajaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di ruang kerjanya, Senin (23/2/2026).
“Akhirnya, apapun yang terjadi dalam pengelolaan Gunung Rinjani, kami (pemerintah provinsi) orang pertama yang menghadapi situasi itu. Sehingga kami merasa TNGR tidak akan mampu menghadapi sendiri semua masalah,” ungkap Gubernur.
Ia menjelaskan, pengelolaan inklusif yang dimaksud karena selama ini koordinasi antara pengelola TNGR dengan Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah dinilai belum maksimal. Padahal, destinasi wisata yang telah mendunia tersebut membutuhkan kolaborasi erat dalam aspek konservasi maupun tata kelola pariwisata.
Menurutnya, pola kerja sama pengelolaan bersama harus dirumuskan dengan pendekatan yang sesuai karakteristik lokal, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat desa penyangga.
Gubernur mencontohkan saat terjadi kecelakaan wisatawan beberapa waktu lalu. Inisiatif vertical rescue yang digagas mandiri oleh Pemprov NTB bersama sejumlah pemangku kepentingan menjadi bukti pentingnya sinergi antara TNGR, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjamin keamanan pendakian.
Selain aspek keselamatan, ia juga menyoroti persoalan konservasi seperti penanganan sampah, penguatan potensi ekonomi desa penyangga, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga tata kelola wisata pendakian sebagai sumber pendapatan daerah.
“Saya mendorong kalau perlu tiket pendakian dibuat mahal dan bersertifikat serta berasuransi sebagai pendakian eksklusif khusus bagi pendaki mancanegara, bukan mass tourism. Asalkan manfaat ekonominya untuk pengembangan masyarakat sekitar melalui badan layanan usaha daerah,” sarannya.
Gubernur juga mengingatkan bahwa Gunung Rinjani bukan sekadar destinasi wisata, tetapi simbol kehidupan masyarakat NTB. Karena itu, inovasi dalam tata kelola lingkungan dan pariwisata harus segera diwujudkan.
Ia bahkan mengusulkan agar dilakukan konferensi pers bersama media, termasuk internasional, untuk menyampaikan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dalam pengelolaan Rinjani.
“Termasuk kesalahan terbesar kita kemarin karena promosinya trekking bukan mountaineering, sehingga orang menganggap Rinjani seperti bukit Teletubbies,” tandasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pengelolaan TNGR Harus Inklusif ”
