Mataram (globalfmlombok.com) – Sebanyak 34 dari total 72 mobil listrik yang akan diadakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2025 telah tiba di Mataram. Puluhan kendaraan tersebut untuk sementara ditempatkan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) NTB sembari menunggu kedatangan 38 unit lainnya.
Kepala Dishub NTB, Ervan Anwar, membenarkan kedatangan 34 unit mobil listrik tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui detail distribusi kendaraan itu ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Iya betul. Untuk info lainnya ke Karo Umum, di Dishub cuma dititip saja karena lahan parkirnya luas,” ujarnya kepada Suara NTB, Minggu (22/2/2026).
Pantauan di lokasi, puluhan mobil listrik berbagai merek terparkir rapi di halaman kantor Dishub NTB. Di antaranya terdapat merek JAECOO dan BYD. Sebagian kendaraan telah terpasang pelat nomor B (Jakarta), sementara lainnya belum dipasangi pelat. Kendaraan tersebut diketahui tiba sejak Jumat (20/2/2026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum dan Adpim Setda NTB, Yus Harudian Putra, menjelaskan pengadaan 72 unit mobil listrik yang disewa Pemprov NTB senilai Rp14 miliar akan dilakukan secara bertahap.
“Untuk tahap awal, sebagian unit datang pada Februari ini,” katanya.
Sebanyak 72 unit mobil listrik dinas tersebut akan digunakan oleh kepala OPD serta kendaraan operasional, terutama bagi OPD dengan intensitas kegiatan lapangan yang tinggi.
“Pembagiannya untuk semua OPD. Ada yang digunakan oleh kepala OPD dan ada juga kendaraan operasional, terutama bagi OPD yang sering turun ke lapangan,” ujarnya.
Dalam proses sewa, Pemprov NTB mewajibkan penyedia memiliki perwakilan di NTB guna memastikan layanan teknis dapat diberikan secara cepat apabila terjadi gangguan.
“Kantor pusatnya di Jakarta, tetapi mereka punya cabang di Mataram,” tambahnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menyebutkan alokasi anggaran untuk skema sewa tersebut sekitar Rp14 miliar. Dengan pola ini, pejabat tidak lagi mendapatkan mobil dinas sebagai aset, melainkan fasilitas berupa skema sewa kendaraan.
Menurutnya, penggunaan kendaraan listrik dinilai lebih hemat dari sisi operasional dan pemeliharaan dibandingkan kendaraan konvensional.
“Kalau mobil konvensional setiap tahun ada penambahan biaya pemeliharaan. Kalau mobil listrik dengan pola sewa, kita hanya pakai saja. Kalau rusak, penyedia yang memperbaiki,” jelasnya.
Rencana peralihan dari kendaraan konvensional ke listrik, lanjutnya, merupakan bagian dari penataan aset daerah atas arahan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Penataan itu mencakup inventarisasi aset bergerak maupun tidak bergerak guna menyehatkan neraca Barang Milik Daerah (BMD).
“Aset kendaraan ini jumlahnya ribuan, belum termasuk roda dua. Harus kita tertibkan agar neraca BMD sehat dan bersih,” ujarnya.
Hasil inventarisasi tersebut telah diserahkan kepada gubernur. Selanjutnya, aset bergerak akan dinilai kelayakannya untuk menentukan apakah akan dilelang atau dipertahankan.
“Nanti arahnya Pak Gubernur apakah dilelang atau ada yang dipertahankan. Karena di Permendagri, kendaraan di bawah tujuh tahun masa perolehan tidak boleh dilelang,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” 34 Unit Mobil Listrik Tiba di NTB ”
