Mataram (globalfmlombok.com) – Suasana Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Jumat, 20 Februari 2026, tampak berbeda dari biasanya. Deretan kursi tersusun rapi, wajah-wajah pejabat eselon III dan IV lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terlihat tegang sekaligus penuh harap. Di ruangan itu keputusan mutasi diumumkan, termasuk kabar yang tak mudah diterima: sejumlah pejabat eselon III didemosi menjadi staf, sementara pejabat di bawahnya dipromosikan sebagai kepala bidang.
Mutasi kali ini menjadi perbincangan hangat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Bukan semata karena pergeseran jabatan merupakan hal lazim dalam birokrasi, melainkan karena adanya perampingan organisasi yang berdampak pada pemangkasan jabatan struktural.
Salah satu pejabat eselon III yang terdampak memilih bersikap legawa. Minggu (22/2/2026), ia mengaku menerima keputusan gubernur yang menempatkannya bukan lagi sebagai kepala bidang. Meski secara administratif keputusan itu menandai penurunan jabatan, ia berusaha melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas.
“Saya yakin setiap keputusan pimpinan ada hikmahnya. Mungkin ini bagian dari proses pembelajaran dan penataan organisasi yang lebih baik,” ujarnya dengan nada tenang.
Baginya, jabatan adalah amanah yang bisa datang dan pergi. Ia menegaskan tetap akan bekerja profesional di posisi barunya. “Yang penting tetap bisa mengabdi,” tambahnya.
Namun tidak semua merespons dengan sikap serupa. Pejabat eselon III lainnya yang juga didemosi mengaku masih mempertanyakan dasar kebijakan tersebut. Ia menyebut selama ini merasa bekerja sesuai target dan tidak pernah mendapatkan teguran berarti.
“Saya masih bertanya-tanya apa dasar penilaian yang membuat saya harus turun jabatan,” katanya.
Ia menyinggung prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN. Menurutnya, sistem merit semestinya menjamin promosi dan mutasi didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan rekam jejak, bukan faktor lain.
“Kita berharap kebijakan ini murni karena kebutuhan organisasi. Jangan sampai ada kepentingan politik di balik keputusan mutasi,” ujarnya, seraya menegaskan tetap menghormati keputusan gubernur.
Di sisi lain, sejumlah pejabat eselon IV justru mendapat promosi menjadi kepala bidang. Bagi mereka, mutasi ini menjadi momentum pembuktian diri sekaligus tantangan baru dalam mengemban tanggung jawab yang lebih besar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Tri Budiprayitno, menjelaskan mutasi kali ini tidak lepas dari kebijakan perampingan organisasi di lingkup Pemprov NTB. Salah satu konsekuensinya adalah pemangkasan jabatan struktural.
“Ada 71 pejabat eselon III yang tidak mendapatkan jabatan, dan untuk eselon IV sebanyak 122 pejabat yang tidak mendapatkan jabatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai pertanyaan dari pejabat yang tidak mendapatkan jabatan telah dijawab Gubernur NTB dalam sambutannya saat pelantikan pejabat eselon III dan IV, Jumat (20/2). Penataan ini bertujuan menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan serta efisiensi pemerintahan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menegaskan proses mutasi telah melalui uji kompetensi (beauty contest), penelusuran profil aparatur, serta catatan pengawasan internal. Pendekatan itu disebut mencerminkan praktik pengambilan keputusan berbasis data dalam manajemen birokrasi.
Ia juga menekankan mutasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dilandasi kepentingan tertentu.
Perampingan organisasi yang menyertai mutasi ini merupakan konsekuensi dari kebijakan penyederhanaan birokrasi. Pengurangan jabatan struktural dan penguatan jabatan fungsional menandai pergeseran paradigma: dari birokrasi bertumpu pada hierarki menuju birokrasi berbasis keahlian dan kinerja.
Transformasi ini menuntut aparatur tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mampu menghasilkan keluaran kerja yang terukur dan berdampak. Dalam konteks tersebut, penempatan eselon III menjadi strategis karena berada pada simpul antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan program.
Mutasi pada level ini dapat dibaca sebagai upaya membangun mesin kebijakan yang lebih responsif menghadapi tuntutan pembangunan di tahun kedua kepemimpinan Iqbal-Dinda.
Gubernur juga menekankan eselon IV sebagai ruang kaderisasi. Reformasi tata kelola, menurutnya, membutuhkan regenerasi aparatur yang disiapkan melalui pembinaan berjenjang. Dalam perspektif manajemen talenta, langkah ini membangun cadangan kepemimpinan internal sekaligus menjaga stabilitas kelembagaan.
Namun mutasi bukan tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya berada pada tahap pasca-pelantikan: bagaimana pejabat yang baru dilantik membangun kerja tim, menyesuaikan ritme organisasi, serta menyelaraskan target program lintas perangkat daerah.
Tanpa konsolidasi internal yang kuat, perubahan struktur hanya akan menjadi dinamika administratif tanpa peningkatan kinerja yang berarti.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan Iqbal-Dinda, ekspektasi publik pun meningkat. Masyarakat menagih layanan yang lebih cepat, program yang tepat sasaran, serta kehadiran pemerintah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam kerangka itu, mutasi diposisikan sebagai bagian dari strategi membentuk konfigurasi kerja yang lebih selaras dengan agenda prioritas daerah. Ukuran keberhasilannya bukan pada siapa yang naik atau turun jabatan, melainkan sejauh mana kebijakan ini mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Di Balik Demosi Pejabat Lingkup Pemprov NTB, Antara Legawa dan Tanda Tanya ”
