Mataram (globalfmlombok.com) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) yang diikuti jajaran Kapolres dan Kapolsek se-NTB, Jumat (20/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolda NTB, Edy Murbowo, bersama para pejabat utama Polda NTB. Gubernur didampingi Asisten I Setda NTB Dr. H. Fathul Gani, M.Si., dan Asisten III Setda NTB Hj. Eva Dewiyani.
Dalam forum itu, Gubernur menekankan pentingnya peran Polri dalam mendukung program strategis Pemerintah Pusat yang diimplementasikan di daerah. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, ia mengajak Polda NTB bersinergi mengawal tiga pilar pembangunan daerah, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kemajuan sektor pariwisata.
Iqbal menyampaikan, NTB saat ini berada di posisi ke-12 daerah termiskin di Indonesia dengan 106 desa masuk kategori kemiskinan ekstrem. Untuk itu, ia meminta dukungan langsung jajaran kepolisian melalui program “Desa Berdaya” guna mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem.
“Kami meminta dukungan langsung Polisi kepada Kepala Keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem. Polisi diharapkan aktif membantu memberikan peluang penghidupan agar pendapatan mereka bisa meningkat hingga Rp1 juta per bulan dan keluar dari kategori desil satu dan dua,” ujarnya.
Terkait ketahanan pangan, ia menyoroti implementasi program MBG yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto mencapai 100 persen pada Desember 2026. Untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, Pemprov NTB mendorong pengembangan sektor unggas dan sayuran di setiap desa.
“Target kita satu desa satu greenhouse agar bisa menyuplai sayuran sepanjang waktu. Penyalurannya melalui Koperasi Merah Putih untuk kebutuhan MBG. Kita ingin kebutuhan program ini disuplai langsung dari desa agar ekonomi lokal bergerak,” jelasnya.
Di sektor pariwisata, penataan destinasi dan pembangunan konektivitas darat, laut, dan udara menjadi perhatian. Pembukaan jalur internasional baru seperti rute dari Bangkok, Perth, dan Darwin diharapkan segera terealisasi. Namun, ia memberi catatan pada aspek keamanan yang dinilai masih perlu ditingkatkan dibanding daerah tujuan wisata lain seperti Bali dan Nusa Tenggara Timur.
Gubernur meminta penguatan kapasitas Polisi Pariwisata agar lebih ramah dan memenuhi standar internasional. Pemerintah, kata dia, siap memberikan dukungan infrastruktur guna memperkuat keamanan di kawasan selatan dan destinasi lainnya demi mendongkrak kunjungan wisatawan.
Ia juga menyinggung pendelegasian kewenangan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi. Perizinan, tegasnya, akan dilakukan secara hati-hati dengan tetap memprioritaskan kelestarian hutan dan pencegahan pencemaran lingkungan.
“NTB saat ini menjadi pusat studi dan pilot project nasional. Baik buruknya tata kelola kita akan menjadi patokan daerah lain. Kesuksesan yang kita capai adalah sukses kita bersama,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo menegaskan komitmen jajarannya untuk mengawal penuh program pemerintah pusat maupun daerah. Dalam Rapim tersebut, ia meminta seluruh Kapolres mempedomani direktif Presiden dan Kapolri demi menjaga stabilitas nasional di tengah tantangan global.
Menyikapi 18 poin instruksi Presiden, ia mengingatkan pentingnya soliditas TNI–Polri dalam aksi nyata di lapangan. Personel kepolisian, kata dia, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga aktif berkolaborasi mendorong program pemerintah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Salah satu fokus yang ditekankan adalah pelestarian lingkungan di sektor pariwisata, termasuk pengendalian sampah di kawasan wisata seperti Gunung Rinjani.
“Polri harus aktif memberikan pembinaan kepada masyarakat dan pengelola destinasi pariwisata, untuk mengontrol dan mengurangi potensi sampah dari bawaan para pendaki,” ujarnya.
Kapolda juga memberi perhatian pada pembangunan sumber daya manusia, khususnya pengentasan stunting dan penanganan anak putus sekolah. Ia memastikan Polri siap mendukung sektor pendidikan melalui berbagai inisiatif pembinaan apabila dibutuhkan pemerintah.
“Program pemerintah pusat sangat bagus, namun tantangannya ada pada tataran implementasi. Jika diminta menjadi pamong dalam program sekolah rakyat, Polri harus memberikan yang terbaik. Kami siap mendukung agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah di NTB,” tegasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kawal Program Strategis 2026, Pemprov Perkuat Sinergi dengan Polda NTB ”
