Mataram (globalfmlombok.com) – Jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang mendaftar seleksi terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melonjak signifikan menjelang penutupan pendaftaran, Jumat (20/2/2026).
Jika beberapa hari sebelumnya jumlah pendaftar baru sekitar 30 orang, kini bertambah 71 orang sehingga total mencapai 101 ASN per Kamis (19/2/2026). Lonjakan ini terjadi sehari sebelum batas akhir pendaftaran.
Berdasarkan rekapitulasi pendaftar Selter JPT Pratama Pemprov NTB Tahun 2026, formasi Wakil Direktur SDM, Diklat dan Pelatihan RSUD menjadi jabatan dengan peminat tertinggi, yakni 15 orang. Disusul Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebanyak 11 pendaftar.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) masing-masing 10 pendaftar. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD sembilan orang, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) delapan orang.
Untuk posisi Kepala Dinas Dikpora, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Wakil Direktur Umum dan Operasional RSUD masing-masing tujuh pendaftar. Wakil Direktur Pelayanan RSUD enam orang, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan (Adpim) lima orang, Direktur RSUD empat orang, dan Kepala Dinas PUPR menjadi jabatan paling sepi peminat dengan dua pendaftar.
Kepala BKD NTB, Tri Budi Prayitno, sebelumnya menjelaskan bahwa setiap formasi minimal harus diikuti empat peserta agar seleksi dapat dilanjutkan. Dengan 13 formasi yang dibuka, setidaknya dibutuhkan 52 peserta.
“Kalau memenuhi persyaratan minimal, maka kita bisa lanjut. Kalau belum, maka perlu proses perpanjangan,” ujarnya.
Dengan kondisi pendaftar pada jabatan Kepala Dinas PUPR yang baru dua orang, potensi perpanjangan masa pendaftaran masih terbuka apabila hingga penutupan jumlah minimal belum terpenuhi.
Tri Budi menambahkan, peserta yang mendaftar berasal dari kalangan pejabat struktural hingga pejabat fungsional jenjang ahli madya di internal Pemprov NTB. Namun, sejauh ini belum ada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang mendaftar untuk berpindah ke jabatan lain.
Proses seleksi juga akan melibatkan assessment center dari pusat dan Mahkamah Agung, sehingga jadwal pelaksanaan sangat bergantung pada ketersediaan tim penguji. Di sisi lain, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga tengah menggelar seleksi serupa, sehingga kemungkinan irisan peserta tetap terbuka.
“Nanti di assessment center akan digali kapasitas, potensi, kompetensi, dan kemampuan lainnya. Dari tahapan itu kita berharap bisa mendapatkan yang terbaik,” pungkasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Jelang Penutupan, Ratusan ASN Daftar Seleksi Eselon II NTB ”
