Mataram (globalfmlombok.com)—
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Penguatan koordinasi tersebut diwujudkan melalui High Level Meeting dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri 1447 H” yang digelar di Mataram, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan dibuka secara daring oleh Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Pelaksana Harian Sekretaris Daerah NTB Lalu Faozal, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Hario K. Pamungkas, serta Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB Mara Kamin Siregar. Rapat dihadiri unsur TPID kabupaten/kota, Polda NTB, Kanwil DJPb NTB, BPS, Bulog, serta jajaran terkait lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi NTB pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,86 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy). Secara spasial, inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,82 persen (yoy), sedangkan terendah di Kota Mataram sebesar 3,69 persen (yoy). Kota Mataram bahkan mengalami deflasi bulanan sebesar minus 0,21 persen (month to month/mtm).
Tekanan inflasi terutama disumbang kenaikan harga emas perhiasan seiring peningkatan harga emas global, serta komoditas perikanan dan tomat yang terdampak faktor cuaca. Ke depan, rangkaian HBKN Imlek, Nyepi, dan Ramadan pada triwulan I 2026 diperkirakan meningkatkan tekanan harga pangan akibat kenaikan permintaan masyarakat.
Meski demikian, inflasi NTB sepanjang 2026 diprakirakan tetap berada dalam kisaran sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dinilai krusial agar tekanan harga tetap terkendali.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, periode Ramadan dan Idul Fitri secara historis selalu diikuti peningkatan permintaan masyarakat, terutama pada komoditas pangan strategis. Karena itu, penguatan kolaborasi lintas sektor dan wilayah menjadi kunci, mulai dari pengamanan pasokan, kelancaran distribusi, hingga pengendalian ekspektasi inflasi.
Ia meminta TPID provinsi dan kabupaten/kota mengimbau produsen, pelaku usaha, dan distributor untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal dengan harga terjangkau sebelum mendistribusikan komoditas ke luar daerah.
“Pemerintah daerah juga perlu aktif melaksanakan Gerakan Pangan Murah serta melakukan inspeksi pasar untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga,” ujar Iqbal.
Ia juga mengimbau masyarakat berbelanja secara bijak dan sesuai kebutuhan, tidak berlebihan, serta menghindari panic buying dan penimbunan agar stabilitas harga tetap terjaga.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah NTB Lalu Faozal menambahkan, peningkatan permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri berimplikasi pada dinamika pasokan komoditas pangan. Karena itu, diperlukan langkah antisipatif melalui penguatan sentra produksi di Lombok dan Sumbawa serta menjaga kelancaran rantai pasok, terutama di tengah keterbatasan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI NTB Hario K. Pamungkas menyampaikan, berdasarkan Survei Pemantauan Harga Pangan Strategis (PIHPS) hingga pekan pertama Februari 2026, harga beras dan gula pasir relatif stabil karena pasokan memadai. Harga bawang merah juga menurun seiring masuknya masa panen di Kabupaten Bima.
Namun, harga cabai rawit, bawang putih, telur, dan daging sapi mulai mengalami kenaikan menjelang Ramadan. Untuk itu, diperlukan penguatan kerja sama antarprovinsi dan intraprovinsi dalam menjaga pasokan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah berbasis prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat harga, serta intensifikasi inspeksi pasar yang melibatkan satuan tugas lintas instansi.
TPID Provinsi NTB menargetkan inflasi bulanan selama periode HBKN tetap berada di bawah pola historis, inflasi tahunan terjaga dalam sasaran nasional, serta inflasi komponen pangan tetap terkendali. Rapat koordinasi ini juga dirangkaikan dengan kegiatan peningkatan kapasitas pelaporan TPID yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, serta akademisi dan ekonom nasional guna memperkuat efektivitas pengendalian inflasi daerah.(ris)
