Mataram (globalfmlombok.com)—
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelaraskan sejumlah program strategis daerah dengan prioritas pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi tersebut diarahkan untuk mendukung penguatan ketahanan nasional serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Berdasarkan dokumen Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Provinsi Tahun Anggaran 2026 yang tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025, sejumlah perangkat daerah di NTB memperoleh alokasi anggaran untuk menjalankan program tersebut.
Di sektor kehutanan, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah VII mendapatkan anggaran sebesar Rp 96,61 juta untuk program pengelolaan hutan. Selain itu, Rp 54,76 juta dialokasikan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi. Sementara Balai KPH Wilayah VIII memperoleh anggaran Rp 82,07 juta untuk program pengelolaan hutan, Rp 30,78 juta untuk program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta Rp 36,44 juta untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah.
Di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 375 juta untuk program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Balai Laboratorium Lingkungan. Program ini diarahkan untuk memperkuat upaya perlindungan lingkungan seiring agenda pembangunan hijau.(ris)
