Mataram (globalfmlombok.com)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi ini diarahkan untuk memastikan pembangunan daerah sejalan dengan agenda strategis nasional.
Berdasarkan dokumen perencanaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sejumlah program difokuskan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi.
Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pariwisata, khususnya kawasan destinasi unggulan Gili Tramena. Melalui Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 87,25 juta yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena. Selain itu, terdapat tambahan alokasi sebesar Rp 109,1 juta untuk program sejenis pada destinasi yang sama.
Tak hanya itu, Pemprov NTB juga menganggarkan dana sebesar Rp 173,15 juta melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh UPTD Destinasi Wisata Unggulan Gili Tramena. Program ini ditujukan untuk mendukung operasional dan penguatan tata kelola destinasi pariwisata.
Di bidang perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB memperoleh alokasi anggaran cukup besar. Untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,56 miliar. Sementara itu, Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mendapatkan anggaran Rp 3,88 miliar.
Selain program teknis perencanaan, Bappeda NTB juga menerima alokasi terbesar melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan nilai mencapai Rp 23,36 miliar. Program ini mendukung agenda nasional dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Sinkronisasi program ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pembangunan daerah, sekaligus memastikan penggunaan anggaran APBD 2026 berjalan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.(ris)
