Mataram, (globalfmlombok.com) — Persoalan sampah di Kota Mataram kian mengkhawatirkan. Kebijakan pembatasan ritase pembuangan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, Lombok Barat, memicu kondisi darurat sampah di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Di sisi lain, pengelolaan sampah jangka panjang dinilai belum mampu mengimbangi timbulan sampah harian.
Dampaknya, sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS) di berbagai titik Kota Mataram mengalami kelebihan kapasitas. TPS Lawata, TPS Sandubaya, TPS di depan Universitas 45, hingga TPS Selagalas tampak dipenuhi tumpukan sampah yang belum terangkut.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan, volume sampah yang masih tertahan di TPS diperkirakan mencapai 10.200 ton. Penumpukan tersebut merupakan akumulasi selama hampir dua bulan sejak pembatasan ritase diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
“Rata-rata timbulan sampah di Mataram sekitar 170 ton per hari. Jika dikalikan 60 hari, jumlahnya mencapai sekitar 10.200 ton yang hingga kini masih tertahan dan belum terbuang ke TPAR,” ujar Nizar.
Ia menjelaskan, pada Desember 2025 Kota Mataram hanya mampu membuang sekitar 30,5 ton sampah per hari atau kurang dari 20 persen dari total timbulan harian. Saat ini, jatah pembuangan yang diterima Kota Mataram hanya satu ritase pengangkutan per hari.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Mataram menyiapkan sejumlah langkah penanganan darurat dan jangka menengah. Salah satunya dengan memperkuat program pemilahan sampah dari sumber serta mengembangkan program pengolahan sampah organik “Tempah Dedoro” untuk menekan volume sampah yang harus dibuang ke TPAR.
Selain itu, Pemkot Mataram menyiapkan sejumlah TPS alternatif sebagai solusi sementara. Tiga lokasi yang disiapkan yakni lahan eks Bebek Galih, lahan di kawasan perkantoran Lingkar Selatan, serta opsi terakhir di lahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kebon Talo, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, apabila kondisi semakin mendesak.
Untuk penanganan jangka menengah, Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar guna mendukung skema pembiayaan perluasan lahan TPAR Kebon Kongok. Perluasan tersebut diproyeksikan menjadi solusi transisi sambil menunggu realisasi pembangunan TPST modern di TPS Kebon Talo yang direncanakan mulai 2026 oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Nizar, perluasan TPAR Kebon Kongok direncanakan seluas 3.200 meter persegi dengan total kebutuhan anggaran lebih dari Rp 4,2 miliar. Pembiayaan dilakukan melalui skema berbagi, masing-masing 40 persen oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kota Mataram, serta 20 persen oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
“Perluasan ini menjadi solusi strategis agar ritase pembuangan sampah ke TPAR Kebon Kongok dapat kembali normal,” ujarnya.
Perluasan lahan akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama seluas 400 meter persegi dengan kapasitas tampung sekitar 10.000 ton untuk kebutuhan satu bulan. Tahap kedua seluas 2.800 meter persegi dengan kapasitas sekitar 63.000 ton, yang diperkirakan mampu menampung sampah selama enam bulan dengan timbulan sampah Kota Mataram mencapai sekitar 350 ton per hari.
DLH Kota Mataram juga menyiapkan rencana jangka panjang berupa penambahan lahan seluas 4.600 meter persegi dengan kapasitas hingga 255.500 ton, yang diproyeksikan mampu menampung sampah selama 2,5 tahun.
Di sisi lain, upaya pengolahan mandiri melalui dua unit insinerator serta TPST Modern Sandubaya yang dilengkapi Maggot Centre terus dimaksimalkan. Namun, dengan kapasitas pengolahan di bawah 50 ton per hari, fasilitas tersebut dinilai belum sebanding dengan lonjakan volume sampah yang terjadi di Kota Mataram. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” TPS Penuh, Kota yang Kian Sesak Dikepung Sampah “
