Mataram (globalfmlombok.com) – Pembentukan tim panitia seleksi (Pansel) untuk mengisi 13 jabatan eselon II yang masih lowong di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Hingga kini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum memberikan lampu hijau atas usulan nama-nama calon anggota Pansel yang telah disampaikan Pemprov NTB pekan lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Tri Budiprayitno, mengatakan BKN masih melakukan kajian sebelum mengeluarkan izin pembentukan Pansel. Kajian tersebut mencakup formasi tim serta keterwakilan unsur birokrasi dan nonbirokrasi.
“Pola ini kan jarang terjadi, sehingga dari pihak BKN juga sedang mempelajari pola terbaik seperti apa,” ujar Tri, Rabu (28/1/2026).
Ia menjelaskan, banyaknya jabatan eselon II yang kosong mendorong Pemprov NTB mengusulkan skema baru dengan membagi Pansel menjadi dua tim. Masing-masing tim beranggotakan jumlah ganjil untuk menjaga objektivitas pengambilan keputusan.
Pembagian Pansel tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi membludaknya pendaftar sekaligus memastikan proses seleksi berjalan lebih fokus dan mendalam. “Penilaiannya tidak asal-asalan, tetapi benar-benar bisa melihat kompetensi calon secara utuh,” katanya.
Komposisi Pansel juga disesuaikan dengan karakter jabatan yang diseleksi. Untuk jabatan tertentu, seperti di sektor kesehatan, Pemprov NTB mengusulkan keterlibatan unsur profesional sesuai bidangnya.
“Untuk jabatan direktur dan wakil direktur rumah sakit, kami usulkan profesional dari bidang kesehatan,” ujarnya.
Terkait kemungkinan molornya pengisian jabatan dari target gubernur yang sebelumnya berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terisi sebelum Ramadan, Tri menegaskan Pemprov tetap berkomitmen menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kita inginnya cepat, tetapi memang ada prosedur yang harus dilalui,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera menuntaskan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia melalui pengisian jabatan strategis menjadi kunci percepatan pelaksanaan program prioritas.
Selain penataan struktur birokrasi, ia juga menekankan pentingnya penataan aset dan penguatan sinergi antar-OPD, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga terkait. Langkah ini dinilai krusial untuk menuntaskan persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya.
“Sinkronisasi program agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Indah, Senin (21/1/2026).
Saat ini, tercatat sekitar 13 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov NTB yang masih belum terisi. Jabatan tersebut antara lain Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selain itu, terdapat posisi Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur RSUD, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan, serta sejumlah posisi wakil direktur di RSUD. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Pembentukan Tim Pansel 13 Jabatan Eselon II Tunggu Lampu Hijau BKN “
