Mataram (globalfmlombok.com)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalokasikan anggaran untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan kerja melalui sejumlah program yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Kebijakan ini sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, yakni pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan kewirausahaan dan industri kreatif berbasis agromaritim.
Dalam dokumen RAPBD, anggaran tersebut dialokasikan melalui program penunjang urusan pemerintahan daerah dan program pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Untuk Pulau Lombok, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp125,85 juta melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dilaksanakan oleh Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok. Selain itu, melalui Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dialokasikan anggaran sebesar Rp49,99 juta untuk memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan penerapan standar keselamatan kerja.
Sementara itu, untuk Pulau Sumbawa, anggaran pengawasan ketenagakerjaan dialokasikan melalui dua program. Program Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa memperoleh alokasi sebesar Rp39,49 juta. Selain itu, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Sumbawa mendapatkan anggaran sebesar Rp44,42 juta.
Secara keseluruhan, anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja di NTB.
Pemerintah daerah menilai penguatan peran pengawasan ketenagakerjaan menjadi langkah strategis untuk mendukung iklim usaha yang sehat, melindungi hak pekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan industri kreatif dan agromaritim di sentra-sentra produksi.(ris/r)
