Selong (globalfmlombok.com) – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Peduli Pariwisata Lombok Timur (APPLT) untuk kedua kalinya kembali berakhir ricuh di depan Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (22/1/2026). Kericuhan terjadi saat massa berupaya merangsek masuk ke area kantor dan terlibat bentrok dengan aparat pengamanan. Akibatnya, sejumlah peserta aksi mengalami luka-luka.
Massa aksi kembali turun ke jalan lantaran belum berhasil menemui Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Sebelum menuju Kantor Bupati, ratusan massa sempat melakukan orasi di depan Mapolres Lombok Timur.
Meski diguyur hujan deras, massa tetap menyuarakan penolakan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Timur yang mengambil alih pengelolaan destinasi wisata Sunrise Land Lombok (SLL) di Montong Meong, Pantai Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji. Massa menegaskan ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bupati Lombok Timur, bukan melalui perwakilan.
Situasi memanas setelah massa menolak ditemui Asisten II Setda Lombok Timur. Massa kemudian berusaha menerobos pintu tribun utama Kantor Bupati. Upaya tersebut dihadang aparat Satpol PP dan Polres Lombok Timur dengan tameng. Bentrokan fisik pun tidak terhindarkan. Sejumlah peserta aksi terlihat terjatuh dan mengalami luka akibat dorongan serta pukulan saat aparat memukul mundur massa.
Melalui pengamanan berlapis dan pendekatan persuasif, aparat akhirnya berhasil mengendalikan situasi sehingga tidak berkembang menjadi kerusuhan yang lebih luas.
Koordinator Aksi APPLT, Abdul Qodir Jaelani, menilai massa aksi mendapat perlakuan diskriminatif dan intimidatif. “Terlihat adanya pembatasan ruang gerak, tekanan psikologis, hingga tindakan represif yang tidak proporsional terhadap massa yang menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional,” ujarnya.
APPLT juga menduga adanya keterlibatan oknum aparat serta pihak yang disebut sebagai “pengawal bupati” dalam tindakan represif tersebut. Orator aksi dari PMII Lombok Timur, Herwadi, mendesak Kapolres Lombok Timur menindaklanjuti dugaan kriminalisasi dan intimidasi terhadap massa. “Kami meminta dugaan keterlibatan oknum aparat dan pihak terkait diproses secara hukum,” tegasnya.
Ketua LMND Lombok Timur, Hamzani, turut menyoroti sikap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dinilainya diskriminatif. Ia menegaskan tidak ada kedaulatan yang lebih tinggi dari rakyat, namun yang dirasakan justru pembungkaman aspirasi dengan dalih keamanan.
Massa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan utama mereka, yakni kehadiran langsung Bupati Lombok Timur untuk memberikan klarifikasi, tidak dipenuhi.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur Mustofa dan Asisten Bidang Perekonomian Setda Lombok Timur Muhammad Hairi yang sempat mencoba berdialog juga ditolak massa. Secara singkat, Mustofa menyampaikan bahwa Bupati Lombok Timur telah menjadwalkan pertemuan dengan perwakilan massa aksi pada Jumat (23/1/2026).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Daerah Lombok Timur maupun pihak kepolisian terkait kronologi dan penyebab bentrokan tersebut. (rus)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Kembali Ricuh, Aksi Penolakan Kebijakan Ambil Alih SLL “
