Mataram (globalfmlombok.com)—
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelaraskan program prioritas nasional dengan prioritas pembangunan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus diarahkan pada kelanjutan program hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Dalam dokumen sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB memperoleh alokasi anggaran untuk mendukung dua program strategis. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,58 miliar. Anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal.
Selain itu, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang juga berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan alokasi lebih besar, yakni Rp 5,89 miliar. Program ini difokuskan pada penguatan perencanaan industri daerah sebagai bagian dari strategi hilirisasi guna meningkatkan daya saing produk unggulan NTB.
Sementara itu, untuk mendukung perlindungan tenaga kerja di tengah pengembangan industri, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp 250 juta melalui Program Pengawasan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program ini diharapkan dapat memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan seiring meningkatnya aktivitas industri.
Di sisi lain, program yang berkaitan dengan pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, serta pengembangan industri kreatif dan agromaritim juga masuk dalam daftar prioritas. Namun, untuk Program Riset dan Inovasi Daerah yang berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), terdapat perbedaan alokasi anggaran. BRIDA NTB tercatat memperoleh alokasi sebesar Rp 100 juta, sementara pada unit lainnya belum dialokasikan anggaran pada RAPBD 2026.
Sinkronisasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB memastikan bahwa program daerah sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing daerah pada Tahun Anggaran 2026.(ris/r)
