Mataram (globalfmlombok.com)—
Jumlah pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Malaysia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (DPD Apjati) NTB, H. Edy Sofyan, menyebut penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, mulai dari perubahan generasi hingga kebijakan penempatan tenaga kerja.
Edy mengungkapkan, pada awal 2000-an, jumlah PMI asal NTB yang berangkat ke Malaysia bisa mencapai 60.000 hingga 70.000 orang per tahun. Namun, pada 2025 jumlah tersebut turun signifikan menjadi sekitar 25.000 PMI, dan pada 2026 diprediksi akan kembali mengalami penurunan.
“Grafik pengiriman PMI asal NTB ke Malaysia memang terus menurun. Tahun ini bahkan diperkirakan lebih rendah dibanding tahun lalu,” kata Edy, Kamis (15/1/2026).
Menurut Edy, faktor utama penurunan berasal dari perubahan generasi pekerja migran, khususnya di wilayah Lombok. Pada masa lalu, banyak warga NTB yang bekerja ke Malaysia tanpa latar belakang pendidikan tinggi. Namun, kondisi tersebut kini berubah.
“Dulu orang tua berangkat ke Malaysia tanpa pendidikan memadai. Sekarang anak-anak mereka sekolah, bahkan sampai perguruan tinggi, lalu bekerja sebagai PNS, polisi, atau profesi lain di dalam negeri. Sementara pasar tenaga kerja Malaysia masih didominasi kebutuhan pekerja dengan pendidikan rendah. Itu proses alam,” ujarnya.
Faktor lain yang dinilai berpengaruh adalah penerapan kebijakan penempatan PMI dengan skema zero cost ke Malaysia. Edy menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang, karena tidak semua sektor tenaga kerja cocok menerapkan konsep tanpa biaya.
Ia menjelaskan, skema zero cost sejatinya hanya benar-benar sesuai untuk sektor nonformal, seperti pekerja ladang dan pembantu rumah tangga. Di luar sektor tersebut, calon PMI tetap harus mengeluarkan biaya tertentu.
“Agent di Malaysia membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti Nepal, Bangladesh, India, dan Sri Lanka. Tenaga kerja dari negara-negara itu masuk Malaysia dengan membayar biaya sendiri, bahkan bisa lebih dari Rp40 juta,” kata Edy.
Ia menambahkan, selama dua tahun terakhir, sejumlah perusahaan mitra di Malaysia yang sebelumnya rutin merekrut PMI asal Lombok justru berhenti bekerja sama. Setelah ditelusuri, agen di Malaysia mengaku tidak sanggup menanggung biaya tinggi akibat skema zero cost.
“Untuk satu PMI saja, agen di Malaysia bisa menanggung biaya hingga sekitar Rp20 juta, mulai dari pembayaran ke perusahaan di Indonesia sampai pengurusan visa kerja. Sementara jika mereka mendatangkan tenaga kerja dari Nepal, India, atau Bangladesh, agen tidak perlu mengurus apa pun karena biaya sudah dibayar dari negara asal pekerja,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Edy, membuat Malaysia kini lebih banyak beralih merekrut tenaga kerja dari Pulau Jawa. Salah satu alasannya, pekerja dari Jawa dinilai tidak mudah berpindah perusahaan, sehingga lebih disukai oleh pemberi kerja.
Selain itu, penerapan zero cost juga mendorong meningkatnya minat tenaga kerja dari Pulau Jawa untuk bekerja ke Malaysia, karena tidak dibebani biaya penempatan. Faktor tingginya jumlah angkatan kerja dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri turut menjadikan Malaysia sebagai pilihan utama bagi pekerja asal Jawa.
“Atas kondisi ini, kebijakan zero cost perlu dikaji ulang, terutama dengan membedakan sektor formal dan nonformal.” ujar Edy.(ris)
