Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid
Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid
Mataram (Global FM Lombok)- Sebanyak 522 TPS yang tersebar di tujuh kabupaten kota di NTB yang menggelar Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang masuk dalam kategori rawan. Hal itu berdasarkan kalkulasi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawasu) NTB. Bawaslu NTB meminta kepada panwaslu kabupaten kota untuk melakukan koordinasi dengan KPU daerah atau pihak lain sebagai bentuk pencegahan atas kemungkin-kemungkinan yang dapat terjadi di TPS yang masuk dalam kategori rawan.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu NTB M Khuwailid kepada Global FM Lombok di Mataram Jumat (20/11) siang. Khuwailid mengatakan, Bawaslu menggunakan enam kreteria kerawanan yang meliputi akurasi data pemilih, ketersediaan perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara, money politik, keterlibatan penyelanggara Negara, ketaatan dan kepatuhan tata cara di dalam pemungutan dan perhitungan suara serta daerah perbatasan.
“Dari 4890 TPS, terjaring kemudian sebanyak 522 TPS yang masuk dalam ketegori rawan atau 10,67 persen dari jumlah total TPS dengan enam kategori itu. Tentu berdasarkan IKP itu kami dari pengawas akan menentukan strategi dan fokus pengawasan sebagai tindaklajut dari IKP.” Kata Khuwailid.
Khuwailid mengatakan, berdasarkan klasifikasi kabupaten kota yang menggelar Pilkada serentak, daerah yang paling rawan adalah di Kabupaten Bima. Selanjutnya Kabupaten Lombok Utara, Kemudian Lombok Tengah, Kota Mataram, Dompu, KSB dan yang paling minim persentase kerawanannya adalah kabupaten Sumbawa.
“Tindaklanjut dari penyusunan IKP ini, kami dari Bawaslu akan mengkoordinasikan terkait dengan antisipasi kekurangan perlengkapan alat pemungutan suara . Ini menyangkut distrbusi logistic pemilu. Panwas kabupaten kota harus koordinasi dengan KPU. Misanya di KSB ada beberapa TPS yang harus melewati tujuh sungai, ini harus dihitung jarak tempuh, keamanan distribusi, dan lain-lainnya” katanya.(ris)-
No Comments