Mataram (globalfmlombok.com) —
DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah provinsi tidak larut dalam kekhawatiran menyusul pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2026 yang nilainya mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Ketua Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (FPPR) DPRD NTB, Made Slamet, menilai kebijakan tersebut justru harus menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui inovasi dan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Made, pemangkasan dana transfer bukan hanya dialami Pemprov NTB, melainkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Di NTB sendiri, pemotongan TKD diperkirakan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) turun dari semula Rp 6,2 triliun menjadi sekitar Rp 5,5 triliun.
“Kita tidak boleh selamanya bergantung pada dana transfer pusat. Kondisi ini dialami semua daerah. Sesuai ajaran Bung Karno, kita harus mulai berdikari, berdiri di atas kaki sendiri,” kata Made kepada wartawan, Senin (29/12).
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, Pemprov NTB harus lebih kreatif dalam menggali potensi daerah yang dapat dijadikan sumber PAD. Dengan PAD yang kuat, ketergantungan terhadap dana pusat dapat ditekan.
“Kalau PAD kita kuat, ketergantungan pada dana transfer pusat bisa dikurangi,” ujarnya.
Made menilai NTB memiliki potensi yang sangat besar, bahkan disebutnya melebihi sejumlah provinsi tetangga seperti Bali. Namun, potensi tersebut belum dikelola secara optimal.
“Kita punya potensi alam, sumber daya, dan budaya yang luar biasa. Persoalannya ada pada pengelolaan dan manajemen yang belum maksimal,” kata anggota Komisi V DPRD NTB tersebut.
Ia menyoroti sektor pariwisata dan pertambangan sebagai dua sektor strategis yang belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah. Banyak tambang rakyat, kata Made, justru dikelola secara ilegal oleh pihak luar daerah sehingga tidak memberi manfaat signifikan bagi NTB.
“Tambang ilegal ini merusak lingkungan dan tidak memberi keuntungan bagi daerah. Padahal, potensi tambang rakyat bisa mencapai Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun per tahun jika dikelola dengan baik,” ujarnya.
Selain pengelolaan sumber daya alam, Made juga menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara komprehensif dan berkelanjutan. Menurut dia, kualitas SDM menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing daerah.
“Kalau ini tidak ditangani secara mendasar, masyarakat kita hanya akan menjadi penonton di daerahnya sendiri,” katanya.
Made mengingatkan, ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat berpotensi menghambat stabilitas pembangunan daerah ke depan.
“Kalau terus bergantung, pembangunan tidak akan stabil. Daerah bisa seperti boneka yang mudah dimainkan,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah, termasuk Gubernur NTB, untuk lebih serius mengelola potensi alam, budaya, dan SDM secara berkelanjutan agar NTB benar-benar mandiri secara fiskal.
“Kelola SDM dengan baik, kelola sumber daya alam dan budaya secara tepat dan berkelanjutan. Itu kuncinya,” kata Made Slamet.(ris/r)
