Mataram (globalfmlombok.com)—
Perum BULOG bergerak cepat mengambil langkah tegas dan terukur dalam menyikapi dugaan penyalahgunaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga integritas penugasan pemerintah.
Karena itu BULOG segera melakukan langkah penertiban, penguatan pengawasan, serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi beras SPHP guna memastikan program stabilisasi pangan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Keseriusan tersebut diwujudkan melalui penguatan pengawasan internal dan evaluasi terhadap pelaksanaan distribusi beras SPHP, khususnya pada jalur penyaluran yang berpotensi terjadi penyimpangan.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola distribusi secara menyeluruh, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah strategis untuk memperkuat pengendalian distribusi, BULOG juga membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Pembentukan satgas ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh wilayah operasional.
Satgas Khusus tersebut diarahkan untuk memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga potensi penyalahgunaan dapat dicegah sedini mungkin.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil NTB, Mara Kamin Siregar, menyampaikan memberikan alokasi sebanyak dua ton per minggu kepada setiap Rumah Pangan Kita (RPK) yang beroperasi di pasar pencatatan SP2KP.
“Secara umum, Bulog hanya memberikan alokasi dua ton per minggu untuk satu RPK di pasar.” jelasnya.
Dalam penanganan kasus ini BULOG prinsipnya selalu bersikap tegas kita ngikutin aturan yang berlaku dan kita mendukung sepenuhnya bagaimana BULOG mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terhadap kualitas.
“Kami secara aktif bekerja sama dengan Satgas Pangan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, baik secara rutin maupun insidental. RPK atau binaan kita yang melakukan penjualan melebihi HET itu langsung kita coret atau tutup dan tidak bisa lagi transaksi atau Kerjasama dengan BULOG,” ujarnya.(ris/r)
