Mataram (globalfmlombok.com)
Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa tidak ada Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang secara resmi bekerja di Thailand maupun Kamboja. Hal ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran publik terkait situasi konflik di kawasan Asia Tenggara.
Kepala BP3MI NTB, Noerman Adhiguna, menyampaikan bahwa baik Thailand maupun Kamboja tidak termasuk negara tujuan penempatan resmi bagi pekerja migran asal Indonesia, khususnya dari wilayah NTB. “Kami memantau kondisi yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Namun hingga saat ini, tidak ada laporan dari masyarakat NTB terkait anggota keluarganya yang bekerja di dua negara tersebut,” ujar Noerman di Mataram, Selasa, 29 Juli 2025.
Menurutnya, kemungkinan adanya PMI asal NTB yang bekerja di kedua negara tersebut sangat kecil. Bila pun ada WNI di sana, kemungkinan besar adalah pelajar atau warga yang tinggal sementara karena urusan pribadi, yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri.
Lebih lanjut, Noerman mengingatkan bahwa Kamboja kerap dikaitkan dengan praktik judi online ilegal, sehingga tidak menjadi pilihan logis sebagai negara tujuan kerja. “Kalau pun ada yang bekerja di sana, besar kemungkinan secara ilegal. Dan biasanya, akan ada laporan dari pihak keluarga,” tegasnya.
Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, BP3MI NTB terus mengintensifkan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait risiko kerja ilegal di luar negeri. Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur tawaran kerja non-prosedural, apalagi ke negara-negara yang tidak memiliki kesepakatan penempatan tenaga kerja resmi dengan Indonesia.
Secara terpisah, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menyatakan bahwa Kemlu RI bersama KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok terus memantau konflik bersenjata di perbatasan Provinsi Oddar Meanchey (Kamboja) dan Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, serta Surin (Thailand). “Hingga kini, tidak terdapat informasi WNI yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut,” ujar Judha.
Sebagai langkah antisipatif, KBRI di kedua negara telah mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh WNI untuk: meningkatkan kewaspadaan, menghindari perjalanan ke wilayah konflik, memantau informasi dari media dan otoritas setempat, melapor diri ke perwakilan RI terdekat, menghubungi hotline KBRI jika menghadapi situasi darurat. (bul)
