Selong (globalfmlombok.com) – Di tengah klaim pemerintah bahwa stok elpiji bersubsidi aman, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Warga di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih menghadapi kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kilogram dengan harga sesuai ketentuan.
Inaq Ang, seorang ibu rumah tangga di kawasan Selong, menjadi salah satu yang merasakan langsung kondisi tersebut. Senin (30/3/2026) pagi, ia harus membeli elpiji 3 kg seharga Rp25 ribu per tabung, lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp18 ribu.
“Ini kenapa sebenarnya gas elpiji ini?” keluhnya dengan nada cemas.
Menurutnya, kesulitan mendapatkan gas bersubsidi sudah menjadi persoalan berulang, terutama saat momentum hari besar. Bahkan, pada periode Idulfitri lalu, harga sempat melonjak hingga Rp35 ribu per tabung. Selain mahal, pembelian juga kini disertai kewajiban menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Di sisi lain, Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur, Hadi Fathurrahman, memastikan stok elpiji bersubsidi dalam kondisi aman. Ia menyebut informasi tersebut berdasarkan penjelasan pihak Pertamina yang telah berkoordinasi dengan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin.
“Stok elpiji bersubsidi sangat aman. Tidak ada kelangkaan seperti yang dikhawatirkan,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Keluhan terkait harga tinggi dan sulitnya memperoleh elpiji masih kerap terdengar.
Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur, Amrul Jihadi, menilai terdapat persoalan serius dalam rantai distribusi dan koordinasi antarinstansi. Ia mengungkapkan bahwa sempat terjadi kelangkaan elpiji di sejumlah wilayah, terutama saat periode Lebaran.
“Setelah ada sidak dari polisi, distribusi mulai lancar. Tapi sebelumnya memang sempat sulit, bahkan bisa dikatakan tidak ada,” katanya.
Amrul menduga kelangkaan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari dugaan penimbunan, keterlambatan distribusi, hingga dampak libur panjang yang tidak diantisipasi dengan baik.
Ia juga menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan kondisi riil di masyarakat. Menurutnya, laporan yang menyebut situasi aman menunjukkan kurangnya informasi dari tingkat bawah.
“Kalau di atas dibilang lancar, berarti mereka tidak tahu kondisi di bawah. Padahal seharusnya informasi dari masyarakat itu yang jadi acuan,” tegasnya.
Amrul menilai Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang ada di setiap desa belum berfungsi optimal sebagai penghubung informasi antara warga dan pemerintah. Ia juga mengkritisi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dinilai belum responsif terhadap gejolak harga.
“Kalau semua berjalan baik, pasti kondisi seperti ini cepat terdeteksi dan ditangani,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data di tingkat pemerintah dengan kenyataan di lapangan. Bagi masyarakat seperti Inaq Ang, persoalan elpiji bukan sekadar isu distribusi, melainkan kebutuhan dasar yang sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari.
“Saya hanya ingin beli gas dengan harga biasa, tidak mahal dan tidak perlu pakai KTP,” katanya.
Pemerintah daerah diharapkan segera membenahi sistem distribusi dan pengawasan agar ketersediaan elpiji bersubsidi benar-benar dirasakan merata oleh masyarakat. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” Aman di Atas, Panik di Bawah, Elpiji Bersubsidi Masih Bergejolak di Lotim “
