Mataram (globalfmlombok.com)—
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam rangka menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kegiatan ini berlangsung dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan NTB, Jumat (29/8/2025).
Wakil Ketua BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan pelaksanaan tugas konstitusional BAP sesuai Pasal 83 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Salah satu fungsi utama BAP adalah menelaah dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang mengindikasikan kerugian negara.
Yulianus Henock Sumual, mengatakan NTB termasuk salah satu daerah yang memiliki temuan cukup signifikan. Meski demikian, tren kerugian negara di NTB disebutnya mengalami penurunan.
Menurut Yulianus, kunjungan BAP ke NTB bertujuan untuk melakukan pemantauan dan supervisi secara langsung terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan. Ia juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, yang baru tujuh bulan menjabat namun dinilai sudah menunjukkan perbaikan.
“Kami berharap kerugian negara di NTB terus menurun. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai digunakan untuk kepentingan pribadi. Belanja daerah harus transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, BAP DPD RI bersama jajaran BPK NTB membahas sejumlah temuan penting, di antaranya pengendalian intern dan kepatuhan terhadap regulasi yang masih lemah di beberapa daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, misalnya, masih menghadapi tantangan dalam pemenuhan tenaga medis di puskesmas serta rasio dokter yang belum sesuai standar pelayanan kesehatan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dinilai belum optimal dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Belanja daerah belum sepenuhnya memperhatikan kapasitas riil keuangan dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga berdampak pada pemenuhan belanja wajib dan belanja pelayanan minimal.
Di Kabupaten Lombok Tengah, dari sepuluh rekomendasi BPK terkait belanja barang dan jasa, hibah, serta belanja modal, baru dua rekomendasi (20%) yang telah ditindaklanjuti sesuai arahan. Sisanya masih dalam proses atau belum sesuai rekomendasi. Pemerintah daerah telah menunjuk Inspektur sebagai penanggung jawab penyelesaian tindak lanjut LHP BPK.
BPK RI dalam IHPS II Tahun 2024 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja atas tiga tema utama: penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, dan pembangunan sumber daya manusia. Pemeriksaan dilakukan terhadap 134 objek, termasuk pengelolaan APBD, program JKN, pendidikan dasar, dan penanggulangan kemiskinan.
Namun, BPK menemukan bahwa sejumlah pemda belum menyelaraskan indikator makro daerah dengan prioritas nasional. Selain itu, belum ada strategi yang memadai untuk menghindari risiko solvabilitas, serta pengendalian belanja yang belum optimal.
BAP DPD RI berharap kunjungan kerja ini dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah di NTB, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah dalam menjaga integritas keuangan publik.(r)
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan NTB, Suparwadi, menjelaskan bahwa sebagian besar catatan temuan berkaitan dengan belanja daerah. Hal itu meliputi adanya kelebihan bayar, kurang bayar, hingga belanja yang tidak dipertanggungjawabkan.
“Memang masih sering kami temukan kelebihan bayar atau kurang bayar dalam proyek di lingkungan OPD. Walaupun nominalnya relatif tidak terlalu besar, tapi karena berulang, hal ini harus mendapat perhatian serius,” jelasnya.(r)
