Mataram (globalfmlombok.com)-
Di Provinsi NTB terdapat sebanyak 853 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terverifikasi dengan 828 unit telah operasional dan menyerap lebih dari 40.117 tenaga kerja.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dalam rangka Memperkuat Sinergi Ekonomi Kerakyatan melalui Fasilitasi dan Sosialisasi Pemberdayaan BUMDES dan Koperasi dalam Penguatan Rantai Pasok, Sistem Keamanan Pangan dan Kepatuhan Terhadap SOP Program MBG yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Jumat (29/5).
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (Waka BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (Purn) Sony Sanjaya mengatakan, di Provinsi NTB, program MBG telah melibatkan sekitar 4.457 supplier atau pemasok yang terdiri dari koperasi, BUMDes, UMKM, dan supplier lainnya, dengan UMKM menjadi kelompok terbesar yang terlibat.
“Program ini harus menjadi momentum membangkitkan produksi pangan lokal seperti telur, sayur, ikan, dan berbagai bahan pangan lainnya,” jelasnya.
Sony juga menekankan pentingnya menjaga kualitas barang dan kepatuhan harga sesuai HET, serta memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Tahun kedua program difokuskan pada peningkatan kualitas dan kepatuhan standar. Kepala SPPG harus aktif melakukan pengawasan terhadap mitra,” tegasnya.
Dirinya menjelaskan bahwa mitra wajib melanjutkan proses sertifikasi dan pemenuhan standar kesehatan dalam 30 hari pertama operasional. Jika standar tidak dipenuhi, operasional dapat disuspend sementara untuk dilakukan evaluasi lanjutan.
Selain itu, standar keselamatan seperti instalasi dan penggunaan gas juga wajib dipenuhi demi menjamin keamanan operasional program.
Ia mengatakan,tujuan utama Program MBG adalah pemenuhan gizi bagi kelompok prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, dan santri, terutama pada periode emas 1.000 hari pertama kehidupan.
“Pemerintah memperhatikan pemenuhan gizi sejak janin dalam kandungan untuk menciptakan generasi sehat dan berkualitas,” ujarnya.
Sony menegaskan bahwa MBG juga memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ekonomi kerakyatan sehingga supplier lokal harus menjadi prioritas utama.
“Manfaat ekonomi program ini jangan sampai mengalir keluar daerah. Supplier lokal harus diutamakan agar perputaran ekonomi terjadi di masyarakat setempat,” katanya.
Sony menyebutkan, pemerintah saat ini menggelontorkan anggaran MBG di NTB sekitar Rp27,7 miliar per hari, dengan Lombok Timur menjadi daerah terbesar penerima distribusi anggaran sebesar Rp8,3 miliar, disusul Lombok Tengah Rp6,2 miliar dan Lombok Barat Rp3,9 miliar.
Sekitar Rp4 miliar per hari dari anggaran tersebut diserap untuk tenaga kerja sebanyak 40.100 orang sehingga menciptakan efek perputaran ekonomi di masyarakat melalui konsumsi kebutuhan sehari-hari.
“MBG adalah penggerak ekonomi tingkat bawah atau ekonomi kerakyatan. Karena itu seluruh pihak harus memahami dan menyampaikan dampak besar program ini kepada masyarakat secara benar,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem pangan yang sehat, aman, mandiri, dan berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera.(ris/r)
