Mataram (globalfmlombok.com) – Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB, Yustinus Habur, mengingatkan potensi meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global dan nasional yang belum stabil.
Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari konflik global yang terus memanas dan berdampak hingga ke daerah, termasuk di Nusa Tenggara Barat. Kenaikan harga energi, khususnya minyak dunia, dinilai menjadi salah satu faktor utama yang memicu efek berantai terhadap perekonomian.
“Persoalan global ini makin memanas terus. Dampaknya juga ke Indonesia, terutama karena persoalan energi, efeknya ke mana-mana,” ujarnya.
Ia menilai, pemulihan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya kuat turut memperbesar tekanan terhadap dunia usaha. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak langsung pada keberlangsungan tenaga kerja.
“Apapun situasi ekonomi, pasti berpengaruh pada tenaga kerja,” tegasnya.
Yustinus juga menyoroti kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan fiskal, terutama terkait penambahan utang. Menurutnya, beban utang yang cukup besar pada periode sebelumnya membuat pemerintah saat ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil langkah ekspansi.
“Ketidakberanian pemerintah untuk utang kembali, karena tahun ini terlalu besar dari sebelumnya. Jadi tidak berani utang lagi, sementara situasi juga berat sekali,” katanya.
Di tengah kondisi tersebut, KSPSI NTB melihat adanya kekhawatiran terhadap masa depan pekerja, terutama jika tidak ada langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi dan dunia usaha.
“Pasti ada kekhawatiran. Situasi seperti ini rawan bagi tenaga kerja,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, ia menjelaskan bahwa perusahaan umumnya akan lebih dulu melakukan efisiensi dengan mengurangi jam kerja karyawan sebelum mengambil keputusan PHK. Kebijakan ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan pekerja.
“Biasanya yang dilakukan itu pengurangan jam kerja. Misalnya kerja dua minggu, atau hanya 10 hari. Otomatis gaji juga ikut turun,” jelasnya.
Namun, jika kondisi tidak kunjung membaik, langkah tersebut kerap berujung pada PHK. “Kalau tidak bisa diatasi, lama-lama PHK yang dilakukan,” tambahnya.
Ia menilai sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling rentan terdampak. Pembatasan kegiatan seperti rapat di hotel serta menurunnya jumlah wisatawan akibat situasi global menjadi indikasi awal tekanan tersebut.
“Pekerja hotel sudah mulai kelihatan terdampak. Wisatawan juga mulai berkurang, terutama dari Eropa dan Amerika karena mereka takut keluar negaranya,” ujarnya.
Meski demikian, hingga saat ini KSPSI NTB mengaku belum menerima laporan resmi terkait kasus PHK. Pihaknya tetap membuka ruang pengaduan dan telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk tim hukum untuk mendampingi pekerja jika terjadi persoalan ketenagakerjaan.
“Kami sudah siapkan tim hukum. Kalau ada persoalan, kami siap dampingi. Pekerja tidak boleh begitu saja dikeluarkan tanpa prosedur,” tegasnya.
Ia juga memastikan jaringan serikat pekerja di tingkat perusahaan terus berkoordinasi untuk memantau kondisi di lapangan.
“Di perusahaan itu kan ada unit kerja. Kami saling berkoordinasi. Sampai saat ini memang belum ada laporan,” katanya, Jumat (27/3/2026).
Selain faktor global, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras juga dinilai memperberat beban dunia usaha. Kondisi ini berpotensi mendorong perusahaan melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja secara bertahap.
“Kalau biaya produksi naik, perusahaan pasti kesulitan. Akhirnya mulai mengurangi, itu yang dikhawatirkan,” jelasnya. (*)
Berita ini di muat di SUARANTB.COM dengan judul ” KSPSI NTB Waspadai Ancaman PHK, Dampak Konflik Global dan Tekanan Ekonomi “
