Mataram (globalfmlombok.com)-
Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Abdul Hadi, menekankan pentingnya penanganan bencana yang terkoordinasi, cermat, dan tepat sasaran di tengah maraknya bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Abdul Hadi dalam rapat kerja terkait penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bersama mitra kerja Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Abdul Hadi mengatakan, pengalaman penanganan gempa Lombok pada 2018 menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai, hingga kini masih terdapat warga terdampak gempa Lombok yang belum sepenuhnya mendapatkan penanganan yang layak, meskipun rentang waktu sejak bencana tersebut cukup lama.
“Kita mengambil pelajaran dari gempa Lombok 2018. Sampai sekarang masih ada masyarakat yang belum mendapatkan penanganan secara tuntas,”ujar Abdul Hadi.
Menurut dia, saat ini pemerintah dan DPR tengah memfokuskan penanganan bencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus tersebut diharapkan membuat proses penanganan lebih terkoordinasi, cermat, dan tepat dalam penyelesaian masalah di lapangan.
Namun demikian, Abdul Hadi mengingatkan bahwa bencana juga terjadi di daerah lain, termasuk di NTB. Ia menyoroti persoalan abrasi pantai di sejumlah wilayah serta bencana banjir yang terjadi di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
Kondisi tersebut, menurut Abdul Hadi, berpotensi membuat sumber daya penanganan bencana tersebar di banyak titik. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pengelolaan sumber daya yang matang agar tidak ada masyarakat terdampak bencana yang terabaikan.
“Bagaimana kita menyelesaikan bencana di Sumatera juga menjadi catatan penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru terlalaikan karena keterbatasan atau penyebaran sumber daya,” ujarnya.
Abdul Hadi berharap, koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat diperkuat agar penanganan pascabencana berjalan lebih efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.(ris)
