Mataram (globalfmlombok.com) —
Pemerintah daerah kembali menyelaraskan program prioritas provinsi dengan arah pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Sinkronisasi tersebut salah satunya difokuskan pada pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, serta dukungan terhadap industri kreatif dan agromaritim berbasis koperasi.
Berdasarkan dokumen sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi NTB, sejumlah program strategis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP).
Salah satu program yang dialokasikan dalam RAPBD 2026 adalah Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan anggaran sebesar Rp 297 juta. Program ini diarahkan untuk mendukung penataan kawasan secara terpadu agar lebih tertib, layak, dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran terbesar pada Program Penataan Bangunan Gedung yang mencapai Rp 22,91 miliar. Anggaran tersebut terdiri atas belanja utama sebesar Rp 15,21 miliar dan tambahan dukungan pendanaan sebesar Rp 7,7 miliar. Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas, fungsi, dan keselamatan bangunan gedung milik pemerintah maupun fasilitas publik.
Pada sektor pengelolaan infrastruktur lingkungan, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 8,46 miliar. Program ini menjadi salah satu prioritas untuk mengurangi risiko genangan dan banjir di kawasan permukiman, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
Sementara itu, dalam RAPBD 2026 belum dialokasikan anggaran untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Kedua program tersebut tercatat belum mendapatkan pendanaan dalam dokumen perencanaan tahun anggaran mendatang.
Seluruh program infrastruktur tersebut dirancang untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas permukiman, serta memperkuat peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.
Pemerintah daerah berharap, sinkronisasi program prioritas nasional dan provinsi dalam APBD 2026 dapat meningkatkan efektivitas pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam perbaikan infrastruktur dasar dan lingkungan permukiman.(ris)
