Mataram (globalfmlombok.com)—
Pemerintah Provinsi menyesuaikan sejumlah program prioritas daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan infrastruktur, peningkatan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, serta penguatan industri kreatif dan agromaritim.
Berdasarkan dokumen sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas provinsi tahun anggaran 2026, sejumlah program strategis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB.
Pada sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,14 miliar untuk Program Pemasaran Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini difokuskan pada upaya meningkatkan daya saing destinasi dan menarik kunjungan wisatawan, sejalan dengan pengembangan ekonomi daerah berbasis pariwisata.
Selain itu, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 417,38 juta. Program ini bertujuan mendorong pelaku ekonomi kreatif agar memiliki perlindungan hukum atas karya dan produk yang dihasilkan, sekaligus memperkuat ekosistem industri kreatif daerah.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 466,71 juta untuk Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelaku usaha, serta kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas dan daya tarik destinasi wisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 1,62 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian anggaran berasal dari dukungan tambahan untuk memperkuat pengembangan destinasi unggulan.
Di sektor infrastruktur permukiman, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,45 miliar untuk Program Kawasan Permukiman. Program ini ditujukan untuk mendukung pengembangan infrastruktur dasar serta menciptakan lingkungan permukiman yang layak dan berkelanjutan.
Seluruh program tersebut dirancang untuk mendukung prioritas nasional dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat peran koperasi dan pelaku usaha lokal di sentra-sentra produksi.
Pemerintah daerah berharap, sinkronisasi antara program prioritas nasional dan provinsi dalam APBD 2026 dapat memperkuat efektivitas pembangunan serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.(ris)
